MATARAM, SIARPOST | Salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima memprotes sikap sejumlah anggota bahkan ketua DPRD yang malah mementingkan mengikuti pendaratan calon kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yakni Iqbal-Dinda di Mataram, Kamis (29/8/2024).
Melalui video pribadinya yang direkam dan tersebar, anggota DPRD tersebut mengungkapkan bahwa rapat banggar yang sejatinya dilaksanakan pada hari tersebut sepi dan tidak sedikit yang hadir.
“Hari ini saya sedang berada di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Bima dalam rapat banggar APBD perubahan. Dari pagi saya duduk di sini dengan teman-teman banggar, tidak jelas apa yang diinginkan legislatif ini termasuk ketua DPRD,” ujarnya dalam video berdurasi 1.45 menit tersebut.
BACA JUGA : Gaji Ribuan PPPK Tidak Dibayarkan, AMPERA Geruduk Kantor BPKAD Kabupaten Bima
Ia mengatakan, sengaja melakukan siaran langsung tersebut agar masyarakat Kabupaten Bima tau bahwa inilah cara pemerintah Kabupaten Bima dalam mengelola APBD nya.
Ia juga mengungkapkan, mendapat informasi bahwa semua rata-rata pejabat Kabupaten Bima semua ke Mataram mengikuti proses pendaftaran Iqbal-Dinda ke KPU NTB.
“Bahkan kepala dinas semua pergi ke Mataram dan membawa 4 sampai 5 orang staf ke Mataram,” ujarnya.
Yang hadir ke Mataram itu bahkan Sekda Kabupaten Bima, ia menganggap bahwa semua pejabat di Kabupaten Bima lebih mementingkan menghadiri acara pendaftaran Cakada Iqbal-Dinda daripada membahas APBD Perubahan.
BACA JUGA : Cakada Lombok Barat, Hj. Sumiatun-Ibnu Salim Daftar ke KPU, Janji Selesaikan Program Strategis
Dalam video tersebut terlihat sejumlah anggota marah-marah hingga membuang dokumen dan membanting kursi, diduga atas kekecewaan nya terhadap sikap anggota DPRD yang tidak peduli dalam membahas anggaran.
Atas kejadian tersebut, salah satu aktivis Hukum dan sosial, Sudirman, SH.MH.CPM sekaligus Direktur LBH Komnas HAM angkat bicara, ia menilai bahwa sikap para oknum anggota DPRD Bima yang melakukan atau merusak sarana dan fasilitas negara itu tidak patut dicontohi.
“Kita sesalkan, mereka kaum intelektual yang merusak fasilitas negara di sidang banggar DPRD Bima, kalau ada hal miskomunikasi tentu ada cara-cara nya,” kata Sudirman.
Menurut penilaiannya selaku aktivis politik, Hukum dan sosial, hal ini jangan sampai dipertontonkan di publik sehingga akan menjadi penilaian buruk kepada para legislatif tersebut.
Andai kata ada dokumen yang rusak atau hilang akan terabaikan aspirasi rakyat yang tercatat di dokumen, begitu juga fasilitas yang rusak akan dianggarkan kembali oleh pemerintah melalui APBN atau APBD
“Makanya harapan kami rakyat kalaupun ada unsur kecewa atau unsur lain bersikap lah yang bijak jangan sampai fasilitas dan dokumen negara menjadi sasaran kemarahan,” Katanya.
“Jangan dengan hal seperti ini dibuat skenario melempar kursi di DPRD seakan ada kekecewaan terhadap eksekutif. Ada dokumen juga yang dibuang. Perilaku ini tidak layak dipertontonkan. Masa hal kecil miskomunikasi seperti ini tidak disikapi dengan baik,” tutupnya. (Feryal).
