Aktivis Perempuan Asal KSB, Yuni Bourhany saat menggelar aksi mogok makan dan tabur bunga di kantor Komnas HAM di Jakarta, pada 13 Desember 2022. Dok. Tempo
/Keberadaan PT AMNT dari deviden Ratusan Miliar hingga CSR nya belum berdampak kepada masyarakat KSB
MATARAM, SIARPOST | Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) H. W. Musyafirin dianggap gagal dalam memimpin kabupaten tersebut selama dua periode, yakni tahun 2016–2021 dan 2021–2024.
Musyafirin dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat nya. Hal itu dibuktikan dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di Kabupaten yang kaya akan sumber daya alam nya itu.
Hal itu dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun ke tahun. Padahal KSB adalah daerah tempat bertenggernya Tambang Emas dan Tembaga terbesar kedua di Indonesia.
Sumbawa Barat berada di posisi 3 besar tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di NTB yakni di angka 3,54 persen di tahun 2023. Kabupaten yang menerima deviden ratusan miliar dari perusahaan Tambang AMNT itu kalah dari 7 kabupaten lainnya.
BACA JUGA : Survei Terbaru Cagub-Cawagub NTB, OMI Tempatkan Zul-Uhel Unggul Dari Dua Paslon Lain
Angka persentase ini berbanding terbalik dengan fakta yang ada, bahwa PT AMNT mengatakan telah mempekerjakan sekitar 5.000 hingga 7.000 karyawan pada tahun 2023 (data hasil kajian Diaspora dan AMNT). Bisa dibilang pekerja lokal dari angkatan kerja masih sangat minim.
Begitu juga dengan persentase tingkat partisipasi angkatan kerja Sumbawa Barat sangat rendah Berada di posisi kedua terendah setelah Kota Mataram 68,26%. Sedangkan Kabupaten lainnya memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi daripada kota Mataram dan Sumbawa Barat.
Harusnya Sumbawa Barat memiliki penyerapan tenaga kerja pada angkatan kerja yang lebih banyak, apalagi KSB memiliki UPTD Balai Latihan kerja dengan program berbasis kompetensi yang merupakan langkah awal untuk mempersiapkan angkatan kerja menuju dunia kerja.
Menurut data BPS NTB pada tahun 2020 jumlah penduduk angkatan kerja di Sumbawa Barat mencapai 78.582 jiwa. Jumlah itu lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 2019 mencapai 75.748 jiwa, sementara pad tahun 2018 mencapai 72.531 jiwa. Jumlah ini pasti akan terus bertambah hingga tahun 2023.
Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yaitu usia 15 tahun lebih yang bekerja atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Namun angkatan kerja ini tidak termasuk penduduk usia 15 tahun yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.
BACA JUGA : Ikatan Mahasiswa Bima di Mataram Desak KPK Tuntaskan Dugaan Korupsi Cawagub NTB Dinda
Sumbawa Barat juga masuk dalam jajaran daerah yang termiskin ke 5 di antara 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB. Sumbawa Barat berada di bawah Kota Mataram, Kota Bima, Dompu dan Lombok Tengah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah.
Tingkat kemiskinan di KSB mencapai 12,95 persen atau 21,77 ribu jiwa.
Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan.
Keberadaan PT AMNT Tidak Jamin KSB Jadi Daerah Kaya
Keberadaan Tambang Emas dan Tembaga di Sumbawa Barat merupakan harapan besar masyarakat untuk memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan pembangunan di segala sektor.
Keberadaan Perusahaan tambang batu hijau yang telah beroperasi sejak tahun 2016 di KSB itu, ternyata tidak memberikan effect yang signifikan pada lingkungan dan masyarakat. Nyatanya tingkat kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi.
Keberadaan tambang juga tidak memberikan effect pada pengembangan sektor lainnya seperti pertanian, peternakan, perikanan, UMKM jauh tertinggal. Program CSR pun belum menampakkan hasil yang maksimal.
Padahal jika dibandingkan dana bagi hasil yang fantastis digelontorkan oleh PT AMNT kepada KSB sebesar Rp445 miliar. Dana tersebut diketahui dana deviden tahun 2022 yang dicairkan pada tahun 2024.
BACA JUGA : TGB Blak-blakan Ungkap Dukungannya Kepada Bang Zul di Pilgub NTB
Harusnya kontribusi dari PT AMNT kepada KSB harus memberikan effect baik bagi masyarakat. Bahkan keberadaan PT AMNT harus bisa mengakomodir tenaga kerja lokal yang saat ini penyerapannya masih sangat minim.
Aktivis perempuan asal Sumbawa Barat, Yuni Bourhany, angkat bicara terkait dana bagi hasil yang bertahun-tahun didapat oleh Pemda Sumbawa Barat dari hasil deviden PT AMNT. Yuni menganggap bahwa dana miliaran yang disuntik ke Pemda KSB tersebut tidak memberikan dampak baik bagi masyarakat.
“Kita bisa buktikan selama bertahun-tahun masyarakat KSB stagnan, baik itu di bidang ekonomi, pemberdayaan, tingkat kemiskinan dan pengangguran di KSB,” kata Yuni.
Yuni berharap dana bagi hasil ratusan miliar yang dicairkan oleh PT AMNT pada tahun 2024 ini dapat memberikan effect baik bagi masyarakat. Apalagi dana tersebut sudah dibahas dan dimasukan dalam anggaran perencanaan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2024.
“Selama ini tidak ada perubahan yang signifikan dari anggaran bagi hasil tersebut, angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran masih tinggi. Ini uang negara dan uang rakyat bukan uang pribadi yang seenaknya dipakai tapi harus memberikan effect bagi masyarakat KSB,” katanya.
Ia berharap dana yang telah disuntikkan ke APBD perubahan tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan sejumlah pihak atau pejabat negara. (Feryal).
