MATARAM, SIARPOST | Himpunan Mahasiswa Madapangga-Bima (HIMA-MPD) Mataram menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD NTB, Selasa (21/1/2025). Demo tersebut menuntut janji pemerintah dalam membangun Jembatan penghubung antara Desa Rade dan Desa Bolo di Kecamatan Madapangga.
Pemerintah Kabupaten Bima sebelumnya telah membuat penyataan sikap dan berjanji akan membangun jembatan penghubung tersebut pada pertengahan tahun 2024, namun hingga saat ini tidak ada janji yang terealisasi.
Padahal Jembatan penghubung antara desa, merupakan infrastruktur vital yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat setempat.
Bukan saja sarana fisik, tetapi juga merupakan simbol keterhubungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Madapangga.
BACA JUGA : Pengadilan Tinggi Batalkan Putusan PN Mataram Kasus Fihir, DPRD Bakal Ganti Rugi
“Sayangnya, kondisi Jembatan saat ini belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Bima, dan ini menjadi salah satu masalah serius yang harus diatasi pemprov NTB,” Ujar salah satu korlap aksi.
Kerusakan Jembatan ini, tambahnya, akan berdampak besar, salah satunya dalam hal ekonomi, aksesibilitas yang buruk menghambat distribusi hasil pertanian dan perdagangan antara desa.
Begitu juga pada sektor pendidikan, kerusakan Jembatan menghambat mobilisasi anak-anak sekolah yang harus melintas Jembatan ini terancam keselamatan nya.
“Kami meminta DPRD Provinsi NTB agar mendesak Pemda Kabupaten Bima untuk segera membangun jembatan penghubung tersebut, dan kami meminta DPRD NTB mengevaluasi kinerja DPRD Kabupaten Bima Dapil 2 dalam mengawal pembangunan jembatan tersebut,” Katanya.
Massa aksi juga menuntut DPRD agar dapat menghadirkan Dinas PUPR dan Bupati Bima agat dapat audiensi dengan masyarakat terkait penjelasan pembangunan jembatan tersebut.
Selain tuntutan untuk DPRD NTB, massa aksi juga menuntut Dinas PUPR NTB untuk segera melakukan pengawasan kepada PUPR Bima agar segera memperbaiki Jembatan penghubung tersebut.
Massa aksi juga meminta agar PUPR NTB memberikan kejelasan dan menetapkan perancangan teknis Jembatan penghubung tersebut.
Sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, masyarakat melakukan aksi berjilid-jilid di Cabang Bolo, dan berkali-kali beraudiensi dengan pemda Bima, dan pada saat itu juga pemerintah memberikan pernyataan sikap, bahwa akan dibangun pada pertengahan tahun 2024.
Namun realita nya hingga saat ini tidak ada kejelasan pemda Bima dalam merealisasikan pembangunan jembatan yang dijanjikan tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi NTB, H. Hasbullah Muis Konco dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB, H. Syamsudin, S.E, yang menemui massa aksi, memberikan tanggapannya. Ia mengatakan bahwa jika itu kewenangan provinsi maka DPRD NTB akan siap membantu dan apa yang disampaikan oleh massa aksi akan langsung menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Bupati yang baru nantinya.
“Kami akan segera menyampaikan ini kepada pimpinan yang baru dan pemerintahan yang lama akan jadi catatan kami,” Ujar Hasbullah.
Apa yang menjadi tuntutan ini, katanya, DPRD akan meminta penjelasan kepada Dinas PUPR NTB terkait kewenangan provinsi atau Kabupaten.
Ia juga akan menyampaikan masalah ini kepada Adi Mahyudi Bupati terpilih kabupaten Bima dengan harapan akan ada atensi yang serius kepada permasalahan jembatan tersebut.
“Mudah-mudahan dalam perubahan anggaran atau ada dana lain yang bisa digunakan maka harus ditangani segera. Karena ada dana yang bisa digunakan segera mungkin untuk infrastruktur yang rusak karena bencana,” Katanya Sekretaris DPW PAN NTB itu.
Jika tidak ada dana itu mungkin pembangunan jembatan tersebut secara regulasi bisa dianggarkan pada APBD perubahan 2025.
(Feryal).
