Salah seorang anggota DPRD NTB usai melakukan tes urine beberapa waktu lalu. Dok tribunlombok
MATARAM, SIAR POST | Di tengah semangat masyarakat untuk memberantas narkoba di semua lini, dan berharap pemerintah untuk bersama memberantas penyalahgunaan narkotika, namun kejadian yang menjadi pertanyaan publik adalah dugaan disembunyikan nya hasil tes urine anggota DPRD NTB yang dilakukan beberapa minggu yang lalu.
Hasil tes tersebut hingga kini belum juga dirilis oleh DPRD NTB. Padahal masyarakat berharap bahwa institusi sebagai perwakilan masyarakat itu bisa memastikan diri sebagai tempat yang bersih dari narkoba.
Salah seorang Inisiator Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN), Nursyamsiah, angkat bicara terkait dengan belum adanya hasil tes urine sekitar 50 anggota DPRD NTB, yang telah dilakukan tes pada 20 Januari 2025 yang lalu.
“Harusnya Lembaga DPRD bisa menjadi contoh dan memastikan diri bersih dari pengaruh buruk narkoba,” ujar Nur saat diwawancarai beberapa waktu lalu.
BACA JUGA : Seorang Bapak di Sumbawa Barat Temukan Anaknya Tewas Gantung Diri di Dapur, Polisi Olah TKP
Keterlambatan hasil tes urine tersebut menimbulkan pertanyaan, lanjut Nur, karena normalnya, hasil tes urine sudah dapat diterima 2 sampai 3 jam setelah tes.
“Kita tidak tau dimana kendalanya sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang,” Katanya.
Hal ini juga direspon oleh Ketua Generasi Anti Narkoba Nasional (GANN) Provinsi NTB, Is Karyanto. Ia menduga bahwa hasil tes tersebut terkesan disembunyikan oleh DPRD dan BNNP NTB.
Karena hasil tes urine tersebut sebenarnya langsung bisa didapatkan dan tidak perlu menunggu lama-lama. “Kecuali ada tes lainnya yang memerlukan waktu untuk membaca hasilnya. Tetap ini kan sudah terlalu lama,” ujar Is Karyanto.
Ia pun mengatakan, jangan sampai hasil ini disembunyikan. Karena bisa saja narkoba ini masuk dan mempengaruhi oknum-oknum anggota DPRD juga.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda mengaku bahwa hingga saat ini belum menerima hasil tes urine anggota DPRD NTB dari BNNP.
“Saya belum terima sampai sekarang belum ada disampaikan ke saya, apa karena saya tidak pernah ada di kantor yah,” Dalihnya singkat.
Hal berbeda yang disampaikan pihak BNNP, bahwa terkait tes urine semua sudah disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan dan pihak BNNP mengarahkan agar berkoordinasi dengan DPRD NTB.
BACA JUGA : Ricuh, Warga Demo Kades Dopang Lombok Barat, Prabowo Subianto Sampai Turun Tangan, Ini Tuntutan Warga
Dugaan ditutupi nya hasil tes urine anggota DPRD NTB yang dilakukan oleh BNNP beberapa waktu lalu itu, jika dikait-kaitkan dengan cuitan atau pertanyaan dari salah seorang aktivis NTB yakni M. Fihiruddin pada tahun 2022 yang lalu.
Apakah pertanyaan dari informasi yang dilontarkan Fihir pada tahun 2022 tersebut merupakan informasi yang akurat?, menjadi isu yang belum terungkap seperti apa fakta nya, karena melihat tertutup nya hasil tes urine anggota DPRD NTB saat ini.
Kembali ke masalah Fihir, saat itu ia bertanya di grup whatsapp terkait dugaan anggota DPRD NTB terciduk memakai narkoba yang akhirnya disomasi dan dilaporkan oleh Ketua DPRD NTB ke pihak polisi.
Surat Somasi tersebut berkaitan dengan dugaan statemen yang dilontarkan oleh Direktur Logis NTB, M Fihiruddin, pada ruang publik grup Whatsapp (WA) POJOK NTB tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 11.33 wita yang isinya “Meminta penjelasan kepada Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Isvie Rupaeda, terkait ada kabar angin yang masuk ke pihaknya (M Fihiruddin, red), ada beberapa anggota DPRD Provinsi Kunker ke Jakarta, ada 3 orang di diduga oknum anggota DPRD Provjnsi NTB keciduk memakai narkoba, dan ditebus 150 juta/orang.
Namun setelah melalui proses yang sangat panjang di pengadilan, akhirnya Fihir bebas dan divonis tidak bersalah oleh Hakim.
Pewarta : Edo MH
Redaktur : Feryal MP
