MATARAM, SIAR POST | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kebijakan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan yang masih membelit jutaan rakyat Indonesia.
Melalui Inpres tersebut, Presiden memerintahkan para menteri koordinator, menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah untuk bersinergi dan mengintegrasikan seluruh program kerja yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
BACA JUGA : Bupati Najmul Akhyar Resmi Buka Bimbingan Manasik Haji untuk 100 Calon Jamaah Haji Lombok Utara
Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono, menyambut baik diterbitkannya Inpres ini. Ia menyebut langkah Presiden Prabowo sebagai bentuk komitmen tinggi terhadap upaya penghapusan kemiskinan secara menyeluruh di tanah air.
“Inpres No. 8 Tahun 2025 adalah sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo benar-benar serius memberantas kemiskinan. Ini bukan hanya janji kampanye, tapi langkah konkret yang patut diapresiasi,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Agus Jabo menilai, selama ini pemerintah telah berada di jalur yang tepat dalam mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program strategis seperti hilirisasi industri, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 70 ribu koperasi desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Perumahan Rakyat, dan pemberdayaan masyarakat melalui usaha produktif.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan harus fokus pada tiga strategi utama: mengurangi beban pengeluaran rakyat, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan secara signifikan.
Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. “Anak-anak penerima manfaat Sekolah Rakyat akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengangkat kondisi ekonomi keluarganya,” jelasnya.
BACA JUGA : Transparansi Eksplorasi PT Sumbawa Timur Mining di Dompu Dipertanyakan Publik
Selain itu, program MBG dan pengembangan koperasi desa diyakini akan memperkuat perekonomian masyarakat desa, yang selama ini menjadi pusat kantong kemiskinan nasional.
“Hilirisasi, koperasi desa, perumahan rakyat, Sekolah Rakyat, dan MBG adalah upaya terstruktur untuk memutus rantai kemiskinan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memberdayakan rakyat agar mandiri dan sejahtera,” tambah Agus Jabo.
Menutup pernyataannya, ia menyerukan seluruh elemen pemerintahan, khususnya para menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih, untuk bekerja total dalam menjalankan instruksi presiden.
“Kita semua harus bergerak cepat dan tepat. Kemiskinan harus diberantas, dan kemiskinan ekstrem harus dihapus dari bumi Indonesia,” pungkasnya.
