Lalu Munawir Haris, Pembina LSM KASTA NTB. Dok istimewa
MATARAM, SIAR POST – Mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menuai sorotan tajam.
Bukannya memperkuat kinerja birokrasi, rotasi ini justru memunculkan dugaan kuat adanya pengabaian rekam jejak dan potensi masalah hukum yang membayangi sejumlah pejabat yang dipindahkan.
Lalu Munawir Haris, Pembina LSM KASTA NTB, menilai bahwa proses mutasi kali ini tidak transparan dan terkesan mengabaikan prinsip meritokrasi.
Bahkan, ia menyebut bahwa mutasi itu dilakukan tanpa pertimbangan serius terhadap latar belakang pendidikan, kompetensi, maupun integritas para pejabat.
“Ada pejabat yang pernah tersandung kasus hukum, tetap diloloskan. Bahkan, pejabat yang latar belakangnya bukan teknis malah ditempatkan di dinas teknis. Ini jelas menyalahi prinsip penempatan berdasarkan kemampuan,” ujarnya saat diwawancarai di Mataram, Kamis (1/5/2025).
BACA JUGA : Gadis Kecil yang Hilang Ditemukan di Lombok: Polsek Taliwang Pastikan Kondisi Aman Bertemu Keluarga
Sorotan publik juga mengarah pada kasus pengelolaan proyek DAK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB pada 2024 yang sempat menyeret salah satu kepala bidang dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Dugaan keterlibatan mantan kadis dalam kasus korupsi pengadaan masker COVID-19 pun kembali diungkit sebagai bukti lemahnya sistem seleksi.
“Kalau ini dibiarkan, maka akan jadi preseden buruk. Proses seleksi tanpa melibatkan Baperjakat akan menimbulkan konflik kepentingan dan dominasi kepentingan politik,” tambah Munawir yang akrab disapa Lalu Wink Haris.
Yang lebih mengejutkan, menurut Wink, ada pola yang tercium sebagai upaya untuk “menyingkirkan” pejabat tertentu secara halus. “Beberapa pejabat ditempatkan di instansi yang kabarnya akan segera diliquidasi.
“Ini modus agar seolah tidak ada non-job, padahal itu cara sistematis untuk mengeliminasi tanpa jejak,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, resmi melantik 72 pejabat struktural, termasuk 26 pejabat eselon II, secara tertutup dari media pada Rabu (30/4/2025). Pelantikan yang dilakukan secara diam-diam itu menuai banyak tanda tanya.
Iqbal membantah ada maksud menutupi proses pelantikan. Ia menyebut bahwa pelantikan tertutup dilakukan agar bisa berbicara langsung dengan para pejabat yang dilantik tanpa gangguan.
“Ini bukan menutup-nutupi. Saya ingin bicara interaktif langsung dengan para pejabat,” katanya.
Detik-Detik Truk Bermuatan Jagung Terperosok di Tanjakan Ekas, Aksi Tenang Sopir Tuai Pujian Netizen
Gubernur juga menekankan bahwa mutasi ini murni rotasi dan tidak ada pejabat yang dinonjobkan. “Ini untuk mengisi posisi sesuai prioritas kerja. Semua melalui proses job fit, masukan dari banyak pihak, dan analisis rekam jejak,” ujarnya.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sejumlah kejanggalan. Misalnya, mutasi Nazamuddin Amy, mantan Kadis Kominfotik NTB yang berlatar belakang kehumasan, ke Dinas Perkim yang membutuhkan keahlian teknis.
Penempatan seperti ini justru menambah daftar panjang dugaan bahwa mutasi kali ini lebih bernuansa politis ketimbang profesional.
Redaksi___
