MATARAM, SIAR POST – Aksi unjuk rasa mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang digelar di kawasan Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (26/5/2025), berdampak besar pada aktivitas transportasi lintas pulau.
Massa aksi memblokir jalan utama sebagai bentuk desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mencabut moratorium pemekaran daerah.
Akibat aksi blokade tersebut, lalu lintas dari dan menuju Pulau Sumbawa lumpuh total. Kendaraan besar seperti bus dan truk tidak dapat melintas, meskipun pihak kepolisian telah menyiapkan jalur alternatif.
Kondisi ini membuat ratusan penumpang terlantar selama berjam-jam di tengah perjalanan.
Zupriadi, sopir Bus Damri yang membawa penumpang dari Mataram menuju Dompu, mengaku kesal karena tidak dapat melanjutkan perjalanan.
BACA JUGA : Aksi Dukung Provinsi Pulau Sumbawa Memanas, 600 Personel Gabungan Disiagakan di Poto Tano
Ia menyebut seluruh penumpang di dalam bus mengeluh karena keterlambatan yang tidak jelas kapan akan berakhir.
“Semua penumpang mengeluh karena tidak bisa lewat. Seharusnya kami tiba di Dompu sekitar pukul 7 malam, tapi sekarang tidak tahu kapan bisa lanjut lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Indra, sopir Bus Damri tujuan Labangka, juga menyampaikan kerugian yang dialaminya akibat aksi tersebut.
Selain tidak bisa sampai ke tujuan sesuai jadwal, ia juga tidak bisa kembali ke Mataram untuk menjemput penumpang lain.
“Ini sangat merugikan. Penumpang semua mengeluh, dan saya pun kehilangan waktu serta pendapatan,” katanya.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean panjang kendaraan mengular di depan pelabuhan, menciptakan kemacetan hingga beberapa kilometer.
Tidak sedikit penumpang memilih turun dari kendaraan untuk mencari informasi atau sekadar mencari tempat berteduh.
Pihak Kepolisian Resor Sumbawa Barat sebelumnya telah mengerahkan 600 personel gabungan untuk pengamanan aksi. Terdiri dari 250 anggota Polres Sumbawa Barat dan sekitar 270 personel dari Polda NTB, termasuk satuan Brimob, Dalmas, dan Samapta.
BACA JUGA : Diduga Fiktif, 51 PKBM di Kabupaten Bima Dilaporkan ke Kejati NTB oleh APPI
“Kami siap mengamankan kegiatan masyarakat ini. Fokus pengamanan ada di kawasan Pelabuhan Poto Tano,” ujar Kapolres AKBP Zulkarnain melalui Kabag Ops AKP Dewa Gede Wijaya Astawa, S.H.
Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan koordinator lapangan untuk memastikan aksi berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas umum.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemblokiran tetap terjadi, menyebabkan gangguan arus transportasi dan logistik.
“Unjuk rasa adalah hak warga negara, tapi tetap harus sesuai aturan. Kami imbau masyarakat tidak melakukan tindakan provokatif dan tetap menjaga ketertiban,” pungkas Dewa Gede.
Aksi ini merupakan bagian dari desakan masyarakat agar pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Menurut para demonstran, pemekaran wilayah dinilai menjadi solusi pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di wilayah timur NTB.
Redaksi___
