Bima, NTB (SIARPOST) – Lebih dari 500 massa aksi dari aliansi Cipayung Plus Bima yang terdiri dari organisasi HMI, IMM, GMNI, KAMMI, dan PMII, menggelar aksi demonstrasi menuntut percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Senin (27/5/2025).
Aksi awalnya digelar di depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin (SMS) Bima, namun sempat terjadi ketegangan setelah massa aksi dipukul mundur oleh pihak kepolisian.
Akibatnya, massa kemudian mengalihkan lokasi aksi ke depan STKIP Taman Siswa Bima dan melakukan blokade jalan sebagai bentuk protes keras atas sikap diam pemerintah.
“Kami sudah lama menyuarakan aspirasi pemekaran ini. Pemerintah pusat seakan menutup telinga, padahal ini adalah solusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat se-Pulau Sumbawa,” tegas Anas Arifin, Ketua Umum IMM Cabang Bima, saat konferensi pers yang digelar pukul 14.20 WITA.
Dalam aksi tersebut, Cipayung Plus Bima menyuarakan tiga tuntutan utama:
1. Mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Provinsi Pulau Sumbawa.
2. Mendesak pemerintah pusat dan DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
3. Mendesak DPRD dan pemerintah daerah se-Pulau Sumbawa serta Provinsi NTB menetapkan anggaran percepatan pembangunan DOB Provinsi Pulau Sumbawa.
Aksi yang berlangsung damai meskipun sempat memanas itu juga membawa pesan penting: Masyarakat Pulau Sumbawa ingin mengelola sendiri sumber daya alam dan manusia mereka demi kemajuan wilayah yang selama ini dianggap terpinggirkan dari pembangunan.
Dalam penutup siaran persnya, Anas Arifin juga menyampaikan ultimatum: jika dalam waktu dekat tidak ada tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Bima, terutama Bupati Bima, maka Cipayung Plus Bima akan kembali turun ke jalan dalam Aksi Jilid 2.
“Jangan sampai pemerintah daerah menjadi penonton pasif dalam perjuangan ini. Kami minta Bupati Bima segera menemui kami minggu ini,” ujarnya.
Sebelumnya aksi serupa juga dilakukan oleh Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Sumbawa Barat pada senin 26 Mei 2025 yang dipusatkan di pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, aksi tersebut diwarnai dengan adu fisik masa dari KP4S dengan aparat kepolisian.
Dalam aksi tersebut massa aksi meminta agar pemerintah pusat mencabut moratorium yang menghalangi pemekaran provinsi Pulau Sumbawa yang selama ini telah digaungkan dan telah diperjuangkan oleh masyarakat pulau Sumbawa selama dua Dekade.
Aksi tersebut adalah aksi jilid III yang dilakukan oleh KP4S dan berpotensi akan kembali dilakukan jika pemerintah pusat tidak segera memberikan angin segar bagi pemekaran provinsi Pulau Sumbawa.
Bukan saja di Bima dan di Sumbawa Barat aksi serupa juga akan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Dompu dalam waktu dekat yang akan dipusatkan di dua titik yaitu ketuk kantor DPRD dan Simpang Kodim Dompu.
Redaksi ____
