Mendagri Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Musrenbang Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (4/6/2025). Dok Istimewa
MATARAM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap kebijakan relaksasi ekspor konsentrat bagi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) guna menyelamatkan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang saat ini sedang mengalami perlambatan signifikan.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat menutup kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD NTB 2025–2029 dan RKPD 2026, di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6/2025).
Acara tersebut dihadiri para kepala daerah se-NTB, Ketua DPRD, perwakilan Kementerian Bappenas, Kapolda, Pangdam, dan unsur Forkopimda lainnya.
BACA JUGA : Ekonomi NTB Terpuruk, Aktivis KSB Dukung Relaksasi Ekspor PT AMNT: Jangan Abaikan Warga Lokal
Dalam sambutannya, Tito mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi NTB yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,47 persen.
“Saat ini hanya ada dua provinsi di Indonesia yang ekonominya minus: NTB dan Papua Tengah yang mencapai minus 25,53 persen,” ungkapnya.
Menurut Tito, salah satu penyebab utama kontraksi ekonomi NTB adalah berhentinya ekspor konsentrat dari tambang di Sumbawa Barat akibat kebijakan hilirisasi nasional, sementara smelter yang menjadi syarat ekspor belum rampung dibangun.
“Ketergantungan NTB terhadap sektor pertambangan cukup tinggi, terutama dari royalti dan ekspor konsentrat. Ketika ekspor dihentikan, otomatis kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ikut terhambat,” jelasnya.
Tito menyebutkan bahwa dirinya baru saja berkomunikasi dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait persoalan ini.
“Saya barusan ditelepon Pak Bahlil. Besok malam kami akan bertemu dan berdiskusi, agar ada kebijakan relaksasi sementara untuk ekspor konsentrat, sambil menunggu smelter selesai dibangun,” katanya.
Ia menilai, jika tidak ada upaya cepat seperti relaksasi ekspor, maka untuk menambal pendapatan daerah akan sulit dilakukan tanpa membebani rakyat melalui tambahan pajak atau retribusi.
“Kalau enam bulan atau lebih ekspor terhenti, itu berat. Maka sambil menunggu smelter rampung, relaksasi ini bisa jadi solusi sementara. Tapi tentu tidak boleh permanen,” tegas Tito.
Lebih jauh, Tito juga menyinggung kasus di Papua Tengah yang meski memiliki anggaran besar, realisasi belanja publiknya hanya sekitar 9 persen, sehingga pertumbuhan ekonominya terpuruk. Ia berharap NTB tidak mengalami nasib serupa.
BACA JUGA : Gaji PPPK Lombok Utara Bulan Juni Cair Bulan Juli, BPKAD Pastikan Bukan karena Anggaran
“Kalau satu-dua daerah pertumbuhannya minus, dampaknya bisa menyeret pertumbuhan nasional. Karena pertumbuhan ekonomi nasional itu adalah akumulasi dari pertumbuhan daerah,” ujarnya mengingatkan.
Tito berjanji akan membantu mendorong agar relaksasi ekspor dapat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, sebagai langkah penyelamatan ekonomi NTB dalam jangka pendek.
Redaksi___
