Foto kolase Wanendagri dan Senator Asal NTB.
MATARAM, SIAR POST – Harapan masyarakat Pulau Sumbawa untuk memiliki provinsi sendiri kembali kandas. Pemerintah memastikan bahwa pemekaran wilayah menjadi Provinsi Pulau Sumbawa tidak akan terealisasi dalam waktu dekat.
Pernyataan tegas itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya, usai melaksanakan salat Iduladha di Kota Bogor, Jumat (6/6/2025).
“Tidak akan, tidak mungkin pemekaran (Provinsi Pulau Sumbawa) terjadi, mungkin bisa dalam waktu 5 tahun ke depan,” ujar Bima Arya dikutip dari Pintassatu.com.
BACA JUGA : 400 Sapi Kurban Dari Turki Untuk NTB, Gubernur Iqbal Serukan Kolaborasi Lebih Luas
Bima menegaskan, selain karena moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang hingga kini belum dicabut, kondisi keuangan negara saat ini juga tidak memungkinkan untuk membiayai proses pemekaran.
“Selain masih moratorium, kondisi keuangan negara belum mendukung. Banyak daerah lain juga ingin mekar. Kalau yang ini dibuka, yang lain bagaimana?” kata mantan Wali Kota Bogor itu.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pemerintah saat ini tengah mengevaluasi efektivitas daerah-daerah hasil pemekaran sebelumnya, yang nyatanya belum mampu menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelayanan publik maupun kesejahteraan rakyat.
“Kita juga sedang evaluasi, ini kan banyak daerah terbentuk tapi tidak seperti yang diharapkan,” tutupnya.
Senator Evi Apitamaya Soroti Ketergantungan Fiskal Daerah
Senator asal NTB, Evi Apitamaya, turut mengomentari wacana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
“Dari lima kabupaten/kota yang ada di Sumbawa, semuanya masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Artinya, kemampuan fiskal daerah untuk menopang provinsi baru belum mencukupi,” ujar Evi dikutip dari NTBPost usai acara Musrenbang Provinsi NTB beberapa hari lalu di Mataram.
Ia juga menekankan bahwa pembentukan provinsi baru membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selain infrastruktur pemerintahan seperti kantor gubernur, rumah sakit, dan lembaga vertikal, juga diperlukan fasilitas pendukung lainnya.
“Jika provinsi ini terbentuk, maka akan banyak kebutuhan dasar yang harus disiapkan—gedung pemerintahan, rumah sakit, kantor dinas, dan lain-lain,” tambahnya.
BACA JUGA : Momentum Idul Adha, PLN UIW NTB Salurkan Daging Kurban: Energi Keikhlasan Untuk Kuatkan Persaudaraan
Gelombang Demonstrasi dan Dukungan Politik
Sebelumnya, wacana pemekaran ini sempat memicu aksi demonstrasi besar-besaran di Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, serta di depan Bandara Muhammad Salahuddin, Bima.
Sayangnya, aksi tersebut berujung ricuh dan enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bima Kota.
Di sisi lain, dukungan politik terhadap pemekaran terus bermunculan. Pada 20 Mei 2025 lalu, sejumlah tokoh dari Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) bersama anggota DPR RI dari Dapil NTB I (Pulau Sumbawa) mendeklarasikan komitmen mereka di Gedung DPR RI, Jakarta.
Namun, untuk saat ini, harapan itu harus kembali ditunda hingga kondisi keuangan negara membaik dan moratorium DOB dicabut.
Redaksi ____
