Foto : Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan. Dok istimewa
MATARAM, SIAR POST | Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di daerah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa, 4 Juni 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi (monev) efektivitas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
FGD tersebut dihadiri oleh Asisten I Setda Provinsi NTB Bidang Pemerintahan dan Kesra, Fathurrahman, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Diskominfotik, Diskanlut, Bappeda, Kanwil Kemenag, dan lainnya.
BACA JUGA : Rute Baru Bima–Labuan Bajo Dibuka! Wings Air Terbang 4 Kali Seminggu Mulai 11 Juni 2025
Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan, menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan bukanlah pekerjaan satu lembaga semata.
“Badan POM tidak bisa menjadi pemain tunggal. Perlu sinergi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat mendapatkan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat,” ujarnya.
Yosef juga menyoroti sejumlah tantangan serius dalam pengawasan, seperti:
Maraknya peredaran obat dan makanan ilegal secara daring,
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk konsumsi,
Penyerahan antibiotik tanpa resep dokter yang memperparah resistensi antimikroba (AMR),
Masih ditemukannya penggunaan boraks dalam makanan tradisional seperti kerupuk dan mie basah.
Ia menambahkan bahwa NTB telah memiliki TKPPOM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, efektivitas kerja tim ini perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih terintegrasi dan terarah.
BACA JUGA : Tramadol: Obat Legal yang Bisa Mematikan, BBPOM Mataram Perketat Pengawasan Apotek dan Klinik
Yosef juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan TKPPOM daerah dengan ketentuan dalam SE Kemendagri Nomor 700/6206/SJ Tahun 2022 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.
“Keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan, tapi itu tidak boleh menghambat komitmen kita untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat produk yang tidak aman,” tegas Yosef.
Dalam sambutannya, Asisten I Fathurrahman menyampaikan apresiasi atas inisiasi BBPOM Mataram dalam memperkuat koordinasi lintas sektor.
Ia berharap melalui kegiatan ini akan lahir sinergi konkret antarinstansi dalam memperbarui struktur keanggotaan TKPPOM Provinsi NTB tahun 2025.
“Langkah ini penting untuk merumuskan strategi operasional yang lebih efektif dalam pengawasan dan pembinaan, sekaligus mendukung pelaku usaha lokal agar mampu memproduksi obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing,” pungkas Fathurrahman.
Redaksi___
