Lombok Utara,SIARPOST– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Paripurna ke-30 Masa Sidang II Tahun Dinas 2025 pada Senin (4/8/2025), dengan agenda utama penjelasan Kepala Daerah terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD KLU tersebut dibuka secara resmi oleh Pimpinan DPRD setelah dinyatakan kuorum berdasarkan laporan kehadiran anggota dewan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun APBD yang sehat dan kredibel.
BACA JUGA : Anggota DPRD Lombok Utara Fraksi Gerindra Mengucapkan Happy 17th Anniversary Lombok Utara “Ceria Bersama”
Ia menggarisbawahi bahwa tema pembangunan nasional tahun 2026, yakni “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Menuju Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera”, telah selaras dengan tema RKPD Kabupaten Lombok Utara yaitu “Penguatan Kualitas Hidup Masyarakat”.
“APBD yang kita susun harus mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan dengan memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan, serta efisiensi pada belanja nonprioritas,” ujar Wabup.
Ia juga memaparkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp1,150 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp303,21 miliar (26,35%) dan pendapatan transfer sebesar Rp847,44 miliar (73,65%).
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,145 triliun, dengan rincian belanja operasi 74,23%, belanja modal 13,88%, belanja tidak terduga 0,27%, dan belanja transfer 11,61%.
BACA JUGA : Warga Keluhkan Parkir Rp15 Ribu di Pesta Rakyat FORNAS VIII NTB 2025: Konser Gratis, Parkir Mencekik?
Setelah penyampaian penjelasan dari Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Agus Jasmani menyerahkan agenda pembahasan lanjutan KUA-PPAS kepada Badan Anggaran DPRD untuk ditindaklanjuti secara internal maupun bersama eksekutif.
Baik pimpinan legislatif maupun eksekutif berharap sinergi dan kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif terus terjaga untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Utara. ( Niss)
