Mataram, SIAR POST – BEM Nusantara Bali-Nusa Tenggara Gelar Aksi Simbolis Peringatan September Hitam Di Mataram; Bersatunya Pemuda dan Mahasiswa sebagai ujung tombak Demokrasi, Kamis (25/9/2025).
Fathul Bayan selaku Koordinator Bali-Nusra BEM Nusantara dalam agenda Peringatan September Hitam mengatakan, aksi pada malam hari ini tidak hanya menjadi simbolis untuk mengenang Peringatan Bulan September Hitam yang dimana banyak peristiwa kelam yang terjadi pada bulan ini.
BACA JUGA : Misteri Kematian Mahasiswi Unram di Pantai Nipah, Kuasa Hukum Yakin Radit Bukan Pelaku Utama
“Malam ini juga menjadi malam berkabung untuk Almarhum Affan Kurniawan (21) yang dilindas oleh aparat, malam hari ini gerakan ini dibangun juga guna menyadarkan betapa pentingnya mahasiswa untuk terus bersuara lantang menyuarakan keresahan masyarakat”, Ujarnya.
BEM Nusantara selalu perkomitmen untuk menjaga kestabilan Demokrasi di Negeri Indonesia Tercinta agar terwujudnya Kesejahteraan Rakyat, sehingga kita semua akan terus berada dalam garis ruh perjuangan pemuda dan mahasiswa untuk masyarakat luas.
Bem Nusantara Bali-Nusa Tenggara dengan tagline menasionalkan isu daerah dan mendaerahkan isu nasional juga menyatakan Sikap dengan tuntutan, bahwasannya ;
Kementerian HAM RI
- Segera tindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait 13 kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum diselesaikan.
- Bentuk truth and reconciliation mechanism yang melibatkan korban, keluarga korban, dan masyarakat sipil sebagai jalan keadilan transisional.
- Perkuat perlindungan HAM kontemporer: kebebasan berpendapat, perlindungan kelompok minoritas, perlindungan pekerja migran, dan kebebasan digital.
- Pastikan UU dan kebijakan nasional sinkron dengan instrumen HAM internasional (ICCPR, CAT, CEDAW, dll).
POLRI - Reformasi cara pengamanan demonstrasi: hentikan penggunaan kekerasan berlebihan, kriminalisasi, dan penahanan sewenang-wenang.
- Evaluasi menyeluruh terhadap peristiwa meninggalnya saudara Affan Kurniawan (21) akibat ditabrak mobil rantis Brimob, serta proses hukum transparan bagi pihak yang bertanggung jawab.
- Implementasikan penuh Perkapolri No. 7 Tahun 2012 tentang penyampaian pendapat di muka umum.
- Polri harus menjadi aparat sipil yang melayani rakyat, bukan alat represi.
Supremasi Sipil & Revisi UU TNI - Tolak upaya kembalinya Dwifungsi ABRI melalui Revisi UU TNI yang memperluas jabatan sipil untuk perwira aktif.
- Batalkan perluasan peran OMSP yang berpotensi menimbulkan militerisasi di ranah sipil dan digital.
- Perkuat kontrol sipil terhadap militer, termasuk mekanisme pengawasan DPR dan lembaga independen.
- Kembalikan TNI ke barak: fokus pada pertahanan negara, bukan mengisi posisi sipil atau ikut campur dalam politik praktis.
Redaksi | SIAR POST
