Jakarta, SIAR POST — Perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali memasuki fase krusial. Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa menegaskan bahwa seluruh rangkaian aksi dan agenda yang telah dilalui selama 2025 menjadi fondasi kuat menuju tahapan penentuan pada awal 2026, khususnya terkait penyelesaian RPP Desain Penataan Daerah (Destarada) sebagai amanat regulasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Presiden Aliansi PPS se-Pulau Sumbawa, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, dalam siaran pers tertanggal 18 Desember 2025, mengajak seluruh pejuang PPS untuk kembali merefleksikan perjalanan panjang perjuangan yang telah ditempuh secara kolektif dan terorganisir.
Sejak pertengahan 2025, Aliansi PPS secara konsisten menggelar aksi-aksi terbuka sebagai bentuk tekanan politik dan aspirasi rakyat Pulau LSumbawa. Dimulai dari Aksi Demo Tano pada 15 Mei 2025, dilanjutkan 26 Mei 2025, serta aksi besar pada 2–3 Juli 2025, gerakan PPS terus menguat dan meluas.
Tidak hanya berhenti pada aksi jalanan, perjuangan kemudian diperluas melalui road show Aliansi PPS yang menyasar dua gelombang kunjungan ke lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, guna mengonsolidasikan kekuatan rakyat, tokoh daerah, serta simpul-simpul perjuangan hingga ke tingkat bawah.
Puncak konsolidasi nasional ditandai dengan Rapat Akbar Nasional PPS pada 10 November 2025, yang melahirkan dua kesepakatan strategis.
Pertama, penyusunan struktur organisasi lengkap Aliansi PPS di lima kabupaten/kota hingga level kecamatan dan desa se-Pulau Sumbawa. Kedua, pelaksanaan Batavia Challenge, sebuah fase perjuangan langsung di pusat kekuasaan negara.
Dalam Batavia Challenge yang saat ini berjalan, Aliansi PPS telah melakukan hearing dengan Kementerian Dalam Negeri, yang menghasilkan capaian signifikan. Kemendagri memastikan bahwa RPP Destarada akan dirampungkan pada Januari hingga Maret 2026, sebuah sinyal kuat bahwa agenda PPS telah masuk jalur formal kenegaraan.
Agenda selanjutnya, Aliansi PPS akan menggelar aksi demonstrasi dan hearing di DPR RI, khususnya dengan Badan Keahlian DPR, guna mendesak dibukanya informasi secara menyeluruh terkait hak inisiatif pembentukan PPS yang disebut telah diajukan oleh tiga anggota DPR RI asal Pulau Sumbawa.
Sahril menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan keputusan bersama yang secara organisatoris wajib menjadi petunjuk dan alur perjuangan Aliansi PPS ke depan.
Ia juga menekankan bahwa setiap agenda di luar keputusan yang telah disepakati harus dikembalikan ke musyawarah lengkap Presidium Aliansi PPS se-Pulau Sumbawa, sesuai kaidah organisasi yang berlaku.
“Perjuangan PPS bukan gerakan sesaat, tetapi proses panjang yang terukur, kolektif, dan taat aturan. Kita sudah sampai di tahap penentuan, dan ini adalah hasil dari konsistensi semua pejuang PPS,” tegas Sahril.
Dengan capaian tersebut, Aliansi PPS memastikan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa hingga terwujud sebagai daerah otonomi baru yang diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat Pulau Sumbawa.
Redaksi | SIAR POST
