MATARAM, NTB (SIAR POST) — Keputusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjuk Surya Bahari sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) NTB menuai kritik keras dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satunya datang dari Presiden Kasta Wing Haris, yang menilai kebijakan tersebut mencerminkan krisis arah dan logika dalam tata kelola birokrasi daerah.
Surya Bahari saat ini diketahui masih menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) NTB. Penunjukan rangkap jabatan ini memunculkan pertanyaan besar di ruang publik, ke mana arah pembangunan NTB jika sektor pendidikan yang menjadi fondasi utama kualitas sumber daya manusia, justru dipimpin oleh figur yang tidak memiliki latar belakang maupun rekam jejak di bidang pendidikan?
“Pendidikan bukan urusan coba-coba. Ini bukan sekadar administrasi, tapi urusan masa depan daerah,” kritik Presiden Kasta Wing Haris dalam pernyataannya.
Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB saat ini berada dalam situasi genting. Persoalan kualitas guru, keterbatasan sarana-prasarana, hingga rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan kepemimpinan teknokratik dan memahami dunia pendidikan secara substansial.
Ia menegaskan, kritik ini bukan serangan personal terhadap Surya Bahari sebagai ASN. Namun, sorotan diarahkan pada sistem pengambilan keputusan kepegawaian Pemprov NTB yang dinilai semakin menjauh dari prinsip meritokrasi.
“Yang dipersoalkan bukan orangnya, tapi kebijakannya. Penempatan pejabat seperti ini terkesan darurat, asal isi, tanpa kajian kebutuhan sektor,” tegasnya.
Presiden Kasta Wing Haris juga menyoroti peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB yang seharusnya menjadi dapur analisis kebutuhan jabatan strategis.
Menurutnya, kegagalan membaca urgensi sektor pendidikan menunjukkan lemahnya perencanaan SDM birokrasi. Bahkan, Pj Sekda NTB sebagai pengendali utama kebijakan kepegawaian dinilai tidak cukup sensitif terhadap prioritas pembangunan daerah.
Kritik ini sekaligus mengingatkan kembali polemik mutasi perdana Pemprov NTB pada April 2025, yang kala itu juga menuai sorotan publik karena dianggap mengabaikan prinsip profesionalisme dan kompetensi.
“Jangan sampai jargon meritokrasi hanya menjadi slogan kosong. Publik semakin cerdas membaca pola,” ujar dia.
Di tengah tantangan besar NTB, mulai dari ketertinggalan kualitas SDM hingga rendahnya daya saing pendidikan, penempatan pimpinan Dinas Pendidikan tanpa basis kompetensi dinilai sebagai langkah berisiko dan berbahaya bagi masa depan daerah.
Presiden Kasta Wing Haris berharap Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal–Dinda, masih membuka ruang evaluasi. Sebab, menurutnya, salah urus pendidikan bukan hanya berdampak hari ini, tetapi dapat menghilangkan arah satu generasi ke depan.
“Pendidikan adalah urusan hidup-mati sebuah daerah. Jika salah kelola, yang dipertaruhkan bukan jabatan, tapi masa depan NTB,” pungkasnya.
REDAKSI | SIARPOST
