Mataram, SIARPOST – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi menandai babak baru konektivitas kepulauan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pengembangan layanan seaplane pada 28 Februari 2026.
Kesepakatan tersebut diteken oleh Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri, dan PT Abadi Mega Angkutan, serta disaksikan langsung oleh Dudy Purwagandhi.
Langkah ini bukan sekadar membuka rute wisata baru, melainkan menjadi fondasi arsitektur besar konektivitas NTB sebagai provinsi kepulauan. Kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD yang menempatkan penguatan konektivitas, pariwisata berkualitas, dan ekonomi biru sebagai pilar daya saing daerah.
Bagi NTB yang memiliki ratusan pulau kecil di perairan Lombok dan Sumbawa, aksesibilitas selama ini menjadi tantangan utama. Transportasi laut tetap vital, namun waktu tempuh panjang dan ketergantungan pada cuaca kerap menjadi kendala.
Kehadiran seaplane dinilai mampu memangkas perjalanan antarpulau dari hitungan jam menjadi puluhan menit—sebuah efisiensi signifikan yang berpotensi mempercepat pemerataan ekonomi.
Batujai Dipilih Berdasarkan Kalkulasi Teknis
Pemilihan Bendungan Batujai sebagai waterbase dilakukan melalui pertimbangan teknis dan standar keselamatan penerbangan. Lokasinya yang berdekatan dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menghadirkan sejumlah keunggulan strategis.
Integrasi Air Traffic Control (ATC) memungkinkan koordinasi pengawasan ruang udara dalam satu klaster kendali, sehingga meminimalkan fragmentasi sistem pengawasan. Radius navigasi menjadi lebih efisien, kebutuhan infrastruktur tambahan dapat ditekan, serta respons darurat lebih cepat karena berada dalam ekosistem bandara internasional.
Pendekatan ini disebut berbasis aviation logic dan standar keselamatan, bukan sekadar pertimbangan estetika.
Roadmap Bertahap dan Ramah Lingkungan
Pengembangan dilakukan secara bertahap, mulai dari penataan waterbase sesuai regulasi Kementerian Perhubungan, sinkronisasi perizinan dan SOP operasional water aerodrome, pembangunan fasilitas berkonsep hijau, hingga uji coba operasional sebelum ekspansi rute.
Koordinasi dengan pengelola bendungan juga memastikan fungsi utama pengairan tetap terlindungi. Operasional seaplane dirancang tidak mengganggu tata kelola air maupun keselamatan kawasan.
Dorong Pariwisata Berkualitas dan Ekonomi Biru.
Dari sisi ekonomi, seaplane memperkuat strategi low volume–high value tourism, yakni kunjungan wisatawan yang lebih terkontrol namun memiliki kontribusi ekonomi lebih tinggi.
Dampaknya diproyeksikan menjalar ke berbagai sektor, mulai dari pemerataan kunjungan ke pulau-pulau kecil, peningkatan okupansi homestay dan eco-resort, pertumbuhan UMKM pesisir, hingga kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata.
Dalam jangka 5–10 tahun, konektivitas cepat ini juga berpotensi mendorong investasi resort pulau kecil, memperluas pasar wisata konservasi, serta membuka akses logistik lebih efisien bagi komoditas perikanan premium bernilai tinggi.
Tak hanya itu, konektivitas udara–air ini disebut memiliki implikasi lintas sektor: mendukung mobilitas pelaku usaha dan investor ekonomi biru, membuka akses medis darurat dari pulau terpencil, serta memperkuat jejaring regional Bali–NTB–NTT dalam arus wisata dan investasi.
Menjawab Pertanyaan Publik
Pemprov NTB menyadari kebijakan baru ini memunculkan sejumlah pertanyaan publik. Soal potensi elitis, pemerintah menegaskan segmen premium memang menjadi sasaran awal untuk mengoptimalkan nilai ekonomi per kunjungan.
Namun manfaatnya diyakini menyebar melalui penciptaan lapangan kerja, kemitraan UMKM, dan jasa lokal.
Terkait aspek lingkungan, fasilitas dirancang dengan konsep ramah lingkungan dan tunduk pada regulasi keselamatan serta pengelolaan lingkungan hidup. Sementara fungsi utama bendungan tetap menjadi prioritas melalui koordinasi teknis lintas instansi.
Transparansi dan akuntabilitas ditegaskan sebagai fondasi utama agar kebijakan ini memperoleh legitimasi publik.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa pengembangan seaplane merupakan bagian dari transformasi NTB dari sekadar destinasi unggulan menuju ekosistem kepulauan yang terhubung dan berdaya saing.
“Seaplane Batujai bukan akhir, melainkan awal dari reposisi strategis NTB sebagai provinsi kepulauan yang mampu mengelola geografinya secara cerdas dan terukur,” tegasnya.
Dengan diferensiasi waterbase yang terintegrasi bandara internasional, NTB menempatkan diri pada posisi unik dalam peta pariwisata nasional dan regional.
Jika dijalankan konsisten, kebijakan ini diyakini bukan hanya membuka akses ke ratusan pulau, tetapi juga membuka babak baru pembangunan yang lebih merata, modern, dan berkelanjutan—di mana kepulauan bukan lagi batas, melainkan kekuatan utama NTB menuju keunggulan kompetitif. (Red)
