Lombok, SIAR POST – NTB | Episiensi anggaran pada pemangkasan menu MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang instruksikan Seluruh SPPG Dapur MBG untuk salurkan MBG hanya 5 hari dan hanya perolehkan menu basahan dinilai sebagai kebijakan tidak pro rakyat dan menuai protesan Kelompok UMKM.
Para pelaku Usaha Kecil , rumahan , Para produsen kue dan roti yang selama ini menganggap program MBG ini adalah berkah bagi seluruh kalangan pelaku usaha , khususnyan industri rumahan KUE dan ROTI ternyata hanya harapan sesaat , dimana begitu banyak para pelaku usaha khusus di pulau Lombok – NTB mulai pupus harapan dan meradang akibat kebijakan BGN RI yang menghentikan menu kering di seluruh SPPG Dapur MBG,”.
Asosiasi UMKM NTB dan
berbagai Kelompok Pengusaha Roti dan Kue Lombok – NTB mulai angkat Bicara dan pertanyakan Kebijakan BGN RI atas Maksud dan tujuan yang semula terdengar indah di mata para pelaku usaha kecil atas hadirnya program MBG kini seolah terasa program MBG ini tak ada nilai pemberdayaan serta sudah tidak ada dampak positif bagi kami para pelaku usaha kecil di LOMBOK – NTB setelah isyu peniadaan menu makanan kering oleh BGN,”.
Deni Ketua Asosiasi UMKM NTB , yang juga salah satu Pengusaha Kue dan Roti (Industri Rumahan) mewakili seluruh anggota dan para pengusaha Kecil beranggapan bahwa Kebijakan BGN sangat tidak peduli Pengusaha kecil (UMKM) , Tidak Pro Rakyat , bermaksud membunuh usaha kecil di Lombok (Industri Rumahan) serta membunuh nilai nilai peberdayaan dan ekonomi kerakyatan yang selama ini di gaungkan,”.
“Wahai Bapak / Ibu yang menjabat di BGN RI dan seluruh jajaran yang berwenang membuat kebijakan ini , penghentian menu kering mohon bapak turun ke kami masyarakat pelaku usaha kecil , buka mata hati bapak, ada anak anak , beban kebutuhan hidup serta beban lainnya yang perlu bapak/ibu ketahui secara langsung ,” tegasnya.
Untuk diketahui oleh bapak/ibu Pejabat BGN RI hingha jajaran Daerah bahwa dengan kebijakan penghentian menu keringan ini secara langsung selain mematikan , Melumpuhkan UMKM bapak telah memutus mata pencaharaian para pekerja Industri rumahan yang kami pekerjakan yang dimana tentu akan sangat menyakiti dan mencidrai harapan bapak presiden yang sangat peduli terhadap kami para pelaku usaha kecil,”ungkap Deni(Ketua Asosiasi).
Atas kebijakan yang tidak pro rakyat , Asoiasi UMKM NTB yang mewakili suara para pelaku usaha kecil di Lombok – NTB menegecam kebijakan BGN RI yang kami anggap bertentangan dengan hajatan serta harapan,keinginan presiden prabowo subianto,”
BGN RI harus menarik surat edaran yang tidak perbolehkan menu keringan , dan menerbitkan segera juknis baru terkait wajib menu kering untuk B3 dan Siswa seperti biasanya
(**)
