Mataram, SIAR POST | Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar acara Pengukuhan dan Silaturahmi Kebangsaan masa khidmat 2025–2030 yang berlangsung pada Sabtu, 11 April 2025, bertempat di Auditorium Universitas Islam Negeri Mataram.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi ulama dan umara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari NTB.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Nusron Wahid selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, perwakilan Ketua Umum MUI Pusat Masduki Baidlowi, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, anggota DPR RI Dapil NTB Fauzan Khalid, Ketua MUI NTB Dr. TGH. Badrun, M.Pd., Sekretaris MUI NTB Prof. Dr. H. Subhan Abdullah Acim, M.A., serta Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI NTB dan Rektor UIN Mataram serta para pejabat pemerintah di lingkungan provinsi NTB dan kota Mataram.
Ketua panitia, Ir. H. Lalu Winengan, M.M. yang juga menjabat sebagai Bendahara MUI NTB, dalam laporannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
Selanjutnya, pembacaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Pusat tentang susunan Dewan Pengurus MUI Provinsi NTB masa khidmat 2025–2030 oleh Sekretaris MUI NTB, Prof. Dr. H. Subhan Abdullah Acim, M.A. Pembacaan SK ini menegaskan legalitas struktural sekaligus mandat keorganisasian bagi kepengurusan baru.
Prosesi pengukuhan pengurus MUI NTB secara resmi dilaksanakan oleh Ketua Umum MUI Pusat yang diwakili oleh Ketua MUI Pusat Bidang Infokom dan Digitalisasi, KH. Masduki Baidlowi, M.Si. Pengukuhan ini menandai dimulainya tanggung jawab baru dalam mengemban amanah keumatan dan kebangsaan.
Dalam sambutannya, Ketua MUI NTB Dr. TGH. Badrun, M.Pd. menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para tokoh nasional dan daerah serta seluruh undangan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa MUI NTB saat ini menghimpun 124 ulama dari berbagai latar belakang keilmuan dan otoritas keagamaan yang masuk dalam jajaran kepengurusan MUI NTB dan siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan keumatan.
Ia menyoroti beberapa isu krusial, seperti praktik perjudian (sabung ayam) di beberapa lokasi, kekerasan seksual, serta maraknya kasus narkotika di berbagai wilayah NTB. Hal ini, menurutnya, membutuhkan kolaborasi serius antara ulama dan pemerintah dalam penanganannya.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus MUI yang baru dilantik, seraya mendoakan agar diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah.
Dalam arahannya, ia menekankan dua hal penting. Pertama, perlunya perluasan peran ulama dari sekadar bahtsul masail (forum pembahasan hukum Islam) menuju ijtihad sosial, yakni keterlibatan aktif dalam menjawab problem sosial seperti pernikahan dini, perjudian, dan kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan pesantren yang dapat menggerus kepercayaan publik.
Kedua, ia memaparkan tiga prioritas utama pembangunan NTB, yaitu pengentasan kemiskinan (yang saat ini masih berada pada kisaran dua digit), penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan sektor pariwisata berkelas internasional.
Perwakilan MUI Pusat, KH. Masduki Baidlowi, M.Si., mengawali sambutannya dengan hadis Nabi “Khairunnas anfa‘uhum linnas” (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya). Ia menekankan dua hal utama.
Pertama, pentingnya memahami dan merealisasikan visi MUI yang mencakup nilai-nilai strategis seperti Baldatun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr, kuntum khaira ummah, ‘izzul Islām wal muslimīn, serta prinsip al-Islām ya‘lū wa lā yu’la alaih, yang semuanya berorientasi pada terwujudnya Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.
Nilai-nilai ini menjadi guiden principles dalam menjalankan tugas keumatan dan kebangsaan sebagai khadimul ummah (pelayan umat).
Kedua, ia menyoroti tantangan serius di era digital, di mana otoritas keilmuan ulama mulai “terdisrupsi” oleh algoritma platform digital seperti ChatGPT, Gemini dan platform lainnya.
Informasi keagamaan seringkali diakses secara instan tanpa kedalaman metodologis, bahkan cenderung mengikuti tren viral daripada kebenaran Ilahiyah dan ilmiah.
Fenomena ini juga berimplikasi pada komersialisasi agama. Oleh karena itu, MUI sebagai lembaga yang telah mengadopsi standar manajemen berbasis ISO diharapkan mampu menghadirkan pelayanan umat yang profesional dan berbasis kearifan lokal (local wisdom).
Dalam orasi kebangsaannya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengutip ajaran dalam manaqib Abdul Qadir al-Jilani yang menekankan pentingnya tiga elemen utama dalam membimbing masyarakat: ilmu ulama, pengabdian para teknokrat (hukama), dan kebijakan politik yang berpihak pada umat.
Ia juga mengingatkan pentingnya kontribusi nyata lintas sektor dengan semangat “yanfa‘un-nās” (memberi manfaat bagi manusia).
Dalam perspektif Al-Qur’an, ia mengutip konsep “innamā yakhsyallāha min ‘ibādihil ‘ulamā’” bahwa ulama sejati adalah mereka yang memiliki tiga karakter utama: (1) ‘alim (berilmu dan memiliki sanad keilmuan), (2) yakhsyallāh (takut kepada Allah yang tercermin dalam konsistensi ucapan dan tindakan), dan (3) ‘ibādih (berdedikasi sebagai penggerak umat).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengabdian ulama dalam berbagai bidang strategis, meliputi ibadah, kesehatan, ekonomi, pendidikan, integrasi agama dengan sains dan teknologi, serta pelestarian budaya.
Secara akademik, kegiatan ini merefleksikan penguatan peran ulama dalam kerangka socio-religious leadership, yakni sebagai aktor transformasi sosial yang menjembatani nilai-nilai normatif agama dengan realitas kebangsaan.
Silaturahmi kebangsaan yang terbangun juga menjadi bentuk social capital yang memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan publik.
Pengukuhan dan Silaturahmi Kebangsaan MUI NTB masa khidmat 2025–2030 ini tidak hanya menjadi seremoni kelembagaan, tetapi juga penegasan komitmen bersama dalam menjaga harmoni, stabilitas, dan keutuhan bangsa.
Dari NTB, sinergi ulama dan umara diharapkan terus tumbuh sebagai kekuatan moral dan sosial dalam menjaga NKRI yang berkeadaban, inklusif, dan berkemajuan. (Red)
