Lombok Utara,SIARPOST – Keterbatasan anggaran daerah tidak menjadi alasan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk berhenti memperkuat sektor pertanian. Melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) NTB, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan (DKPPP) Kabupaten Lombok Utara berhasil mengamankan bantuan senilai Rp8,648 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di berbagai wilayah.
Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi para petani, terutama di tengah tantangan keterbatasan infrastruktur pengairan yang selama ini menjadi salah satu hambatan peningkatan produktivitas pertanian.
Kepala DKPPP Kabupaten Lombok Utara, Tresnahadi, S.Pt., menjelaskan bahwa keberhasilan memperoleh bantuan tersebut merupakan hasil komunikasi yang terus dibangun dengan pemerintah pusat dan BPLIP NTB, mengingat kemampuan APBD daerah masih sangat terbatas.
“Karena anggaran APBD kita sangat terbatas, kami terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun BPLIP NTB. Alhamdulillah, Lombok Utara mendapatkan sejumlah bantuan irigasi yang nilainya cukup besar dan sangat dibutuhkan oleh kelompok tani,” ujarnya. Senin, 13/07/26.
Bantuan terbesar berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) untuk 40 kelompok tani, masing-masing senilai Rp100 juta, dengan total anggaran mencapai Rp4 miliar.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan bantuan irigasi perpompaan bagi 23 kelompok tani dengan nilai sekitar Rp134 juta per kelompok, atau mencapai sekitar Rp3,082 miliar. Program ini diperuntukkan bagi lahan pertanian yang berada di dataran lebih tinggi, sementara sumber air berada di bawah sehingga membutuhkan sistem pompa untuk mengalirkan air ke areal persawahan.
Tak hanya itu, Lombok Utara juga memperoleh bantuan irigasi perpipaan untuk 11 kelompok tani dengan nilai sekitar Rp97 juta per kelompok, atau total sekitar Rp1,067 miliar.
Secara keseluruhan, nilai bantuan yang berhasil diperoleh dari pemerintah pusat mencapai Rp8,648 miliar.
Tresnahadi menegaskan seluruh program tersebut dilaksanakan melalui sistem swakelola, sehingga kelompok tani menjadi pelaksana utama pembangunan di lapangan.
“Semua bantuan dari pusat wajib dilaksanakan secara swakelola. Artinya kelompok tani sendiri yang membangun dan mengerjakan kegiatan tersebut. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi,” jelasnya.
Menurutnya, pola swakelola bukan hanya mempercepat pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga memberi ruang bagi kelompok tani untuk lebih bertanggung jawab terhadap kualitas pembangunan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun.
Ia menambahkan, keberhasilan memperoleh bantuan ini juga tidak lepas dari komunikasi yang terus dijalin dengan BPLIP NTB yang membawahi lima provinsi di kawasan timur Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
“Alhamdulillah kami terus membangun komunikasi yang baik. Ini yang membuat Lombok Utara bisa memperoleh alokasi bantuan tersebut, bahkan masih ada peluang untuk mendapatkan tambahan bantuan berikutnya,” katanya.
Tresnahadi juga mengungkapkan bahwa hasil tersebut telah dilaporkan kepada Bupati Lombok Utara. Arahan Bupati jelas, yakni memastikan bantuan benar-benar menyasar kelompok tani yang paling membutuhkan.
“Pesan Pak Bupati agar bantuan ini diarahkan kepada kelompok tani yang memang membutuhkan. Karena itu kami pastikan penerimanya benar-benar kelompok yang membutuhkan dan penyebarannya merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara,” tegasnya.
Masuknya bantuan senilai hampir Rp9 miliar dari pemerintah pusat menjadi bukti bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak menghalangi upaya memperjuangkan kebutuhan petani. Melalui sinergi dengan pemerintah pusat, Lombok Utara kini memiliki tambahan infrastruktur irigasi yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayah kabupaten.(Niss)
