MATARAM, SIAR POST – Kontroversi kembali mewarnai pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026. Kali ini, polemik mencuat dari cabang olahraga Wushu Kabupaten Dompu setelah seorang atlet kelas 52 kilogram, Dika Ardiansyah, disebut dicoret secara sepihak saat Technical Meeting (TM) kedua di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada 20 Juli 2026.
Persoalan tersebut kemudian berbuntut panjang. Sebanyak tujuh atlet Wushu Dompu lainnya memilih mogok bertanding sebagai bentuk protes. Mereka bahkan mengembalikan seragam kontingen kepada Ketua KONI Kabupaten Dompu.
Menurut keterangan pihak kontingen, pada Technical Meeting pertama yang berlangsung di Gedung Graha Praja Mataram, 19 Juli 2026, Dika Ardiansyah sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat untuk bertanding setelah mengikuti proses timbang badan dengan berat 49 kilogram.
Nama Dika juga disebut telah tercatat dalam database KONI Kabupaten Dompu dan KONI Provinsi NTB.
Namun, pada Technical Meeting kedua sehari kemudian, status Dika disebut berubah dan dirinya tidak lagi diperbolehkan bertanding.
Pihak kontingen Dompu mempertanyakan dasar keputusan tersebut karena, menurut mereka, pencoretan tidak disertai alasan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana tercantum dalam Buku Panduan Teknis Porprov NTB 2026.
Mereka juga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum berinisial BT dan M dari Panitia Pelaksana Pengprov Wushu NTB dalam keputusan tersebut. Tuduhan ini tentu masih membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
“Ini pembunuhan karakter terhadap atlet. Dika sudah sah secara aturan, tetapi kemudian dicoret. Secara finansial dan psikologis, anak kami sangat dirugikan,” ujar perwakilan kontingen Dompu.
Tak berhenti pada pencoretan Dika, persoalan tersebut memicu aksi solidaritas dari tujuh atlet Wushu Dompu lainnya. Mereka memilih tidak melanjutkan pertandingan sebagai bentuk protes atas keputusan yang dinilai merugikan kontingen.
Pihak kontingen menyebut, jika seluruh atlet tetap bertanding, Wushu Dompu berpeluang menyumbangkan hingga tujuh medali emas bagi Kabupaten Dompu.
Namun peluang tersebut akhirnya hilang setelah para atlet memutuskan mogok bertanding.
Kontingen Wushu Dompu pun meminta persoalan ini mendapat perhatian serius dari sejumlah pihak, mulai dari Panpel Pengprov Wushu NTB, Bupati Dompu, Ketua KONI Kabupaten Dompu, hingga Ketua dan Sekretaris Umum Pengcab Wushu Dompu.
Mereka menuntut adanya pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat, pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami atlet, serta permintaan maaf secara terbuka apabila terbukti terjadi kesalahan dalam proses pencoretan.
