MATARAM, SIAR POST — Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Mataram mendesak Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB dan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026.
Desakan tersebut disampaikan puluhan massa KNPI Kota Mataram saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Inspektorat Provinsi NTB, Jalan Langko, Kota Mataram, Jumat (14/8/2026) sekitar pukul 14.00 WITA.
Sekitar 50 massa aksi turun membawa isu transparansi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan dana olahraga yang bersumber dari keuangan publik.
KNPI menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran KONI dan penyelenggaraan Porprov NTB 2026 perlu dilakukan secara serius agar tidak muncul persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan di kemudian hari.
Selain menyoroti anggaran KONI dan Porprov, massa juga meminta Inspektorat NTB mengusut dugaan persoalan dana pendaftaran dalam pelaksanaan Musyawarah Asosiasi Provinsi (ASPROV) PSSI NTB.
KNPI mempertanyakan dana pendaftaran bakal calon Ketua ASPROV PSSI NTB yang disebut mencapai sekitar Rp200 juta dan diduga belum dikembalikan kepada pihak-pihak yang telah melakukan pembayaran.
Massa meminta Inspektorat tidak hanya menerima laporan, tetapi melakukan pemeriksaan secara transparan untuk memastikan kejelasan aliran dan pertanggungjawaban dana tersebut.
“Kami minta Inspektorat NTB bergerak cepat dan transparan. Jika tuntutan dan desakan kami ini tidak segera ditindaklanjuti secara serius, kami memastikan akan kembali menggelar aksi gelombang berikutnya dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Lalu Zuiardi, Korlap Aksi DPD II KNPI Kota Mataram.
Menurut KNPI, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut organisasi olahraga, melainkan berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola olahraga di NTB.
Karena itu, KNPI Kota Mataram mendesak Inspektorat Provinsi NTB menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan profesional. Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, KNPI meminta persoalan tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Aksi ini sekaligus menjadi peringatan agar pengelolaan anggaran olahraga di NTB tidak berjalan tanpa pengawasan publik. Terlebih, Porprov NTB 2026 melibatkan anggaran besar serta menyangkut kepentingan atlet, cabang olahraga, dan masyarakat.
KNPI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan audit dan klarifikasi terhadap dana ASPROV PSSI NTB tidak segera mendapatkan respons serius dari pihak berwenang.
Catatan: Dugaan terkait dana pendaftaran ASPROV PSSI NTB dalam berita ini merupakan tuntutan dan informasi yang disampaikan massa aksi KNPI Kota Mataram. Kebenaran dugaan tersebut masih perlu diklarifikasi dan diverifikasi melalui pemeriksaan pihak berwenang serta pihak-pihak terkait. (Red)
(Sumber: Naspol)
