LOMBOK UTARA,SIARPOST — Persoalan buta aksara masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU mengakui masih terdapat warga yang masuk dalam data penduduk buta aksara, sehingga upaya penuntasan perlu kembali diperkuat dengan data yang akurat dan program yang tepat sasaran.
Kepala Dikbudpora KLU, M. Najib, mengatakan data warga yang belum mampu membaca dan menulis sebenarnya telah teridentifikasi berdasarkan nama dan alamat. Namun, pihaknya masih perlu memastikan angka terbaru sebelum menentukan kebutuhan anggaran dan sasaran program pemberantasan buta aksara. Rabu, 14/10/26.
“Kalau angka persisnya sekarang saya tidak hafal. Tentu ada data yang pasti. Kita perlu mendapatkan angka yang benar supaya tidak keliru dalam menganggarkan dan targetnya bisa diukur,” ujarnya.
Menurut Najib, penanganan buta aksara menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KLU. Sebab, kemampuan membaca dan menulis tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga menentukan kemampuan masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri.
Ia menjelaskan, program pemberantasan buta aksara perlu dibedakan berdasarkan kemampuan warga belajar. Untuk warga yang sama sekali belum bisa membaca dan menulis, diperlukan program keaksaraan dasar. Sementara mereka yang sudah memiliki kemampuan dasar dapat mengikuti keaksaraan lanjutan.
Dalam program keaksaraan dasar, pembelajaran diarahkan pada kemampuan membaca dan menulis yang fungsional. Warga tidak sekadar mengenal huruf, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca rekening listrik, mengenali nominal uang, hingga memahami informasi sederhana.
Adapun program keaksaraan lanjutan memberikan penguatan kemampuan membaca dan menulis sekaligus membekali warga dengan keterampilan tertentu yang dapat menunjang kehidupan mereka.
Najib menyebut, program keaksaraan lanjutan telah dilaksanakan melalui sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Pelaksanaannya menyasar warga yang sebelumnya telah memperoleh pembelajaran dasar, tetapi masih membutuhkan pendampingan lanjutan.
“Yang kemarin dilaksanakan itu keaksaraan lanjutan. Jadi, mereka yang sudah bisa membaca tetap diberikan tindak lanjut agar kemampuannya semakin kuat,” jelasnya.
Salah satu tantangan dalam penuntasan buta aksara, menurut Najib, adalah mempertahankan kemampuan membaca dan menulis, terutama pada warga lanjut usia. Sebagian warga pernah mengikuti pembelajaran keaksaraan, tetapi kemampuan yang diperoleh dapat menurun apabila jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, data warga yang masih tercatat buta aksara perlu diperiksa kembali. Pemerintah harus membedakan warga yang belum pernah mengikuti pembelajaran, warga yang sudah pernah belajar tetapi belum menguasai kemampuan dasar, serta warga yang sebenarnya telah menyelesaikan program keaksaraan tetapi kembali mengalami kesulitan membaca.
Sebagai bukti pernah menyelesaikan pembelajaran keaksaraan dasar, warga dapat memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Dokumen tersebut dapat menjadi salah satu bahan untuk menelusuri riwayat pembelajaran warga sebelum pemerintah menentukan bentuk intervensi berikutnya.
Najib menuturkan, pada 2012–2013, ketika dirinya masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, program keaksaraan pernah dilaksanakan secara luas hingga tingkat desa dan dusun. Pembelajaran bahkan dilakukan langsung di tengah masyarakat dengan melibatkan kelompok-kelompok belajar.
Pengalaman tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pemberantasan buta aksara membutuhkan pendekatan yang dekat dengan kehidupan warga, termasuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi peserta yang sebagian besar telah berusia lanjut.
Untuk warga di luar usia sekolah yang masih mengalami buta aksara, PKBM menjadi salah satu lembaga yang dapat menjalankan pembelajaran langsung di masyarakat. Peserta nantinya dikelompokkan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing agar proses belajar lebih efektif.
Sementara itu, warga yang masih berada dalam kelompok usia pendidikan dapat diarahkan melalui jalur pendidikan kesetaraan, seperti Paket A, Paket B, dan Paket C, sesuai jenjang pendidikan yang dibutuhkan.
Najib menegaskan, penentuan sasaran menjadi langkah penting sebelum pemerintah kembali memperkuat program pemberantasan buta aksara. Data yang akurat diperlukan agar intervensi tidak sekadar mengulang program lama, tetapi benar-benar menjangkau warga yang masih membutuhkan bantuan.
Ia berharap bidang yang menangani pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dapat memastikan jumlah terbaru warga buta aksara, termasuk kondisi dan kebutuhan pembelajaran mereka.
“Kalau datanya sudah jelas, kita bisa menentukan kebutuhan anggaran, sasaran, dan target yang terukur. Harapannya, persoalan buta aksara ini bisa segera dituntaskan,” tandasnya.(Niss)
