LOMBOK UTARA,SIARPOST – Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara memastikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat permanen di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, mulai dilaksanakan pada Senin, 2 November 2026. Kepastian ini menyusul progres pembangunan fasilitas yang dilaporkan telah mencapai 98 persen. Jum’at, 30/10/26.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) KLU, Fathurahman, mengatakan sejumlah fasilitas utama yang dibutuhkan untuk kegiatan MPLS sudah siap digunakan. Di antaranya empat asrama siswa, dua bangunan untuk guru dan pengasuh, aula, masjid, serta kantin.
“Untuk kebutuhan MPLS, gedung yang kita siapkan secara fungsional sudah memenuhi standar dan layak ditempati,” ungkapnya.
Menurut Fathurahman, meski pembangunan gedung secara keseluruhan masih menyisakan sejumlah pekerjaan, fasilitas yang tersedia dinilai cukup untuk mendukung kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sekaligus kebutuhan dasar siswa selama mengikuti MPLS.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari Satuan Kerja Prasarana Strategis (Satker PS) NTB, progres pembangunan telah mencapai sekitar 98 persen. Dengan kondisi tersebut, pihaknya memastikan pelaksanaan MPLS pada 2 November tidak akan kembali diundur.
Penetapan tanggal itu sekaligus menempatkan Sekolah Rakyat KLU sebagai salah satu lokasi terakhir yang memulai MPLS di antara Sekolah Rakyat permanen secara nasional.
Namun, bagi Dinsos KLU, tantangan tidak hanya memastikan kesiapan gedung, tetapi juga memastikan calon siswa yang sebelumnya menyatakan mundur tetap bersedia mengikuti program tersebut.
Fathurahman mengakui, sejumlah calon siswa sempat mengundurkan diri karena masih diliputi kekhawatiran terkait relokasi dan kesiapan sekolah. Karena itu, pihaknya kembali mengharapkan keterlibatan pendamping sosial, khususnya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), untuk memberikan pemahaman kepada keluarga calon siswa.
“Kami masih mengharapkan teman-teman pendamping sosial, terutama pendamping PKH, untuk membujuk mereka kembali agar bisa mengikuti MPLS,” katanya.
Dinsos belum dapat memastikan jumlah pasti calon siswa yang mengundurkan diri. Data tersebut baru akan terlihat setelah pelaksanaan MPLS, ketika kehadiran siswa dapat dipastikan berdasarkan daftar penerimaan yang telah ditetapkan.
Fathurahman menyebut, berdasarkan surat keputusan awal Bupati KLU, jumlah calon siswa yang terdata sekitar 600 orang. Apabila terdapat calon siswa yang mengundurkan diri, peluang penggantian masih terbuka melalui aplikasi Setara yang digunakan pendamping PKH.
Ia menambahkan, minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat justru mulai meningkat setelah melihat kondisi fisik bangunan yang semakin siap.
“Sekarang peminatnya banyak. Setelah melihat sekolahnya secara fisik sudah jadi, masyarakat mulai tertarik,” ujarnya.
Di sisi lain, Fathurahman menegaskan bahwa urusan teknis pembangunan menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum bersama penyedia jasa. Pemerintah daerah dalam hal ini berperan sebagai penerima manfaat dari keberadaan Sekolah Rakyat.
Dengan dimulainya MPLS pada 2 November, perhatian berikutnya tertuju pada kehadiran calon siswa dan kelancaran proses penempatan mereka. Kesiapan fasilitas menjadi modal awal, sedangkan kepastian jumlah siswa yang benar-benar mengikuti kegiatan akan terlihat saat MPLS berlangsung.(Niss)
