Lombok Utara ,SIARPOST – Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan serta kebutuhan masyarakat, diduga justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bahkan, sebagian uang hasil dugaan korupsi tersebut disebut digunakan tersangka Akrman untuk keperluan hiburan.
Kasus dugaan korupsi DD dan ADD yang menjerat Akrman kini memasuki babak baru. Berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum (JPU). Penyidik Satreskrim Polres selanjutnya tinggal mempersiapkan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.
Kasat Reskrim IPTU I Komang Wilandra, S.H., M.H.. mengatakan, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan JPU untuk menentukan jadwal pelaksanaan tahap dua, yakni penyerahan tersangka beserta barang bukti.
“Berkas perkara Akrman terkait Dana Desa dan ADD sekarang sudah P21. Selanjutnya kami tinggal berkoordinasi dengan JPU untuk tahap duanya, penyerahan tersangka dan barang bukti,” ungkapnya,Senin 9/11/2026
Wilandra menjelaskan, barang bukti yang disiapkan penyidik berupa sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program DD dan ADD.
Terkait kemungkinan adanya pengembangan tersangka, Wilandra menilai sejauh ini perkara tersebut mengarah pada satu tersangka. Sebab, berdasarkan hasil penyidikan, uang yang diduga diselewengkan disebut langsung digunakan untuk kepentingan pribadi.
Menariknya, saat ditanya mengenai penggunaan uang tersebut, Wilandra mengungkapkan salah satu peruntukannya adalah untuk hiburan. Meski demikian, ia tidak merinci secara detail seluruh bentuk pengeluaran yang dilakukan tersangka.
“Salah satunya untuk hiburan,” katanya.
Ia juga menyebut tersangka selama proses penyidikan bersikap kooperatif. Bahkan, Akrman disebut telah menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.
Terkait kemungkinan pengembalian kerugian negara, Wilandra menyebut hal tersebut masih menjadi pilihan yang dapat ditempuh tersangka melalui proses hukum.
Sementara itu, penahanan tersangka akan dilakukan setelah proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU atau tahap dua dilaksanakan.
Dengan dinyatakannya berkas perkara P21, kasus dugaan penyalahgunaan DD dan ADD tersebut kini semakin dekat untuk disidangkan. Penggunaan dana publik yang diduga untuk kepentingan pribadi, termasuk hiburan, selanjutnya akan diuji melalui proses persidangan.(Niss)
