DENPASAR, SIAR POST – Polemik dugaan negosiasi penghapusan video atau take down senilai Rp40 juta yang menyeret nama Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya terus bergulir. Pemilik Media Elang Bali, Nyoman Sariana alias Dede, resmi mengadukan Bupati Tabanan ke Polda Bali atas dugaan penyampaian informasi yang dinilai tidak sesuai fakta.
Pengaduan tersebut tercatat dalam Tanda Bukti Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor STTLP/1082/XI/2026/SPKT/Polda Bali.
Langkah hukum ini diambil setelah Bupati Tabanan menyampaikan bantahan terkait pemberitaan dugaan permintaan penghapusan konten dengan nilai Rp40 juta.
Sebelumnya, Media Elang Bali memberitakan persoalan tersebut berdasarkan hasil investigasi dan keterangan narasumber yang mengaku mengetahui adanya komunikasi terkait permintaan penghapusan video pada akun media sosial Kep_alakeluarga.
Dede menilai bantahan yang disampaikan Bupati perlu diuji karena menurutnya tidak sesuai dengan fakta dan keterangan narasumber yang telah diperoleh tim media. Ia juga merasa pernyataan tersebut berpotensi mencoreng kredibilitas serta profesionalitas Media Elang Bali.
Atas dasar itu, Dede memilih menempuh jalur hukum agar persoalan tersebut tidak hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi dapat diuji melalui mekanisme hukum.
Tak hanya Bupati Tabanan, sejumlah akun media sosial dan pemberitaan daring yang dinilai turut menyebarkan informasi terkait polemik tersebut juga dicantumkan dalam materi pengaduan.
Sebelumnya, seorang narasumber berinisial Jro D mengaku mengetahui komunikasi mengenai permintaan penghapusan video yang berkaitan dengan seorang perempuan bernama Dayu Winda. Ia juga mengungkap adanya pembicaraan nominal hingga Rp40 juta serta mengaku melakukan transfer melalui rekening anaknya ke kanal pembayaran Saweria yang dikaitkan dengan akun Kep_alakeluarga. Namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan lagi kepadanya.
Ia mengaku negosiasi penghapusan video senilai Rp40 juta tersebut turut menyeret nama Bupati Tabanan. Jro D mengaku dihubungi oleh Bupati Tabanan melalui telepon milik UG untuk membantu menghapus video yang beredar karena alasan malu dan kasihan terhadap Dayu beserta keluarganya.
Namun, seluruh keterangan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian, termasuk mengenai pihak yang berkomunikasi, aliran dana, serta keterlibatan masing-masing pihak.
Dede berharap Polda Bali menindaklanjuti pengaduannya secara profesional dan objektif dengan memeriksa seluruh bukti serta keterangan pihak-pihak terkait.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut bantahan dan pemberitaan, melainkan juga menyangkut pentingnya menjaga akurasi informasi dan kredibilitas media.
Meski demikian, perbedaan keterangan atau bantahan yang dipersoalkan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana penyebaran berita bohong. Penyidik tetap perlu menguji isi pernyataan, konteks, unsur kesengajaan, serta bukti yang mendukung pengaduan tersebut.
Kini publik menunggu bagaimana Polda Bali menindaklanjuti laporan pengaduan itu dan mengungkap duduk perkara polemik take down Rp40 juta yang telah menjadi perhatian masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesimpulan hukum yang menyatakan Bupati Tabanan terbukti melakukan penyebaran berita bohong maupun terlibat dalam transaksi penghapusan konten.
Pada Selasa (17/11/2026) pihak media telah mencoba meminta klarifikasi dari Bupati Tabanan melalui media sosial dan DM, namun tidak pernah mendapat balasan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Bupati Tabanan serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (Red)














