/Zero Waste Capai Progres Yang Baik Dari Target 70 persen di 2023
Mataram, – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir Madani Mukarom BScF menyebutkan, pencapaian presentase penanganan dan pengolahan sampah di NTB saat ini telah mencapai 49 persen.
Pencapaian tersebut cukup baik dibandingkan dengan pengelolaan sampah pada tahun 2018 saat Zero Waste dilaunching.
“Pada 2018 waktu Zero Waste dilaunching, sekitar 80 persen sampah di NTB belum bisa dikelola dengan baik dan Alhamdulillah saat ini berdasarkan data dari masing-masing kabupaten, pengelolaan sampah mencapai 49 persen,” katanya.
Dari 5 juta jiwa masyarakat NTB, tambahnya, dikali dengan 0,7 kg sampah yang dihasilkan perorang, maka total sampah yang dihasilkan per hari adalah 3,5 juta ton sampah.
Jumlah inilah yang akan dikelola melalui program Zero Waste, yang nantinya penumpukan jumlah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat ditekan.
Baca juga : Kualitas Daging Sapi Dari Pakan Lamtoro Mampu Bersaing Dengan Kualitas Import
“Zero waste itu bukan memindahkan sampah dari kota ke TPA, tetapi bagaimana proses pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga, sehingga sampah yang akan dibawa ke TPA dapat ditekan jumlahnya,” katanya.
Ia juga menilai, pencapaian Zero Waste ini ditentukan dengan mindset, prilaku, dan kebiasaan masyarakat dalam menyikapi sampah.
Jika dulu di masing-masing rumah memiliki lubang penampung sampah, maka saat ini budaya itu harus dikembalikan lagi.
“Lubang penampungan sampah atau Biopori harus dimiliki oleh setiap rumah untuk pengelolaan sampah organik, namun sampah non organik yang sulit terurai di pisah untuk dibawa ke Bank Sampah,” katanya.
Sampah organik ditampung di lubang penampungan, dalam waktu satu bulan atau lebih dapat dijadikan kompos.
Selain untuk penampungan sampah organik, biopori juga dapat menjadi tempat peresapan air hujan, sehingga drainase tidak meluap dan terhindar dari banjir.
“Jadi kita rancang melalui mindset masyarakat untuk menyelesaikan sampah ini di tingkat rumah tangga, sehingga sampah-sampah yang kelebihan dapat dibawa ke Bank sampah, dan jika pun melebihi kapasitasnya maka tujuan akhirnya ke TPA,” katanya.
Baca juga : Industrialisasi Sektor Peternakan NTB Terus Digenjot Dari Hulu ke Hilir
Kemudian, Dinas LHK juga mendorong hadirnya bank sampah di setiap desa, sesuai RPJMD yang dirancang oleh Zul Rohmi yaitu satu desa satu bank Sampah. Program ini juga dapat didukung dan dikelola oleh BUMDES nantinya.
“Jika strategi tiap rumah punya lubang penampung sampah, kemudian di 1.150 desa di NTB punya bank sampah, serta sampah organik dan non organik dipisah maka pengelolaan sampah di NTB akan lebih baik dan target akan tercapai,” katanya.
Sampah yang masuk ke bank sampah yang tidak tertangani akan dikelola di Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), jika masih tersisa maka akan di bawa ke TPA.
“Dengan pengelolaan seperti ini harapannya sampah yang masuk di TPA dapat ditekan. Kalau 400 ton sampah tiap hari di Mataram, maka hanya 20 ton yang akan masuk ke TPA, yang lainnya habis dikelola dari tingkat rumah tangga,” tuturnya.
Makanya Zero Waste itu adalah sampah terkelola dan nol terhadap lingkungan. Bukan memindahkan sampah dari kota ke TPS, tetapi konsep Zero Waste itu tadi pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.
“Zero Waste bukan menghilangkan sampah, karena selama ada kehidupan sampah pasti tetap ada, dan cara pengelolaan itulah yang menjadi fokus,” katanya.
Saat ini pencapaian pengelolaan sampah di NTB mencapai 49 persen dari target 70 persen di 2023, sisa 21 persen lagi mencapai target.
Baca juga : Dinas Perkim NTB Paling Cepat Respon Keluhan Masyarakat di NTB Care
Kabid pengelolaan sampah pengendalian pencemaran, DLHK Provinsi NTB, Firmansyah, SHut, M.Si, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/12), mengatakan, masyarakat belum menemukan bentuk dan sosok di sekitar mereka yang bisa menggerakkan terkait pengelolaan sampah.
Dalam pengelolaan sampah ini yang paling penting adalah membangun optimisme, karena percuma target kinerja tercapai tapi optimisme tidak tumbuh di masyarakat.
“Yang paling penting masyarakat merasa ada sosok di tengah mereka baik dari unsur desa, pemerintahan atau masyarakat itu sendiri untuk mendorong kesadaran bersama dalam menyikapi sampah ini,” katanya.
