/NTB Jadi Skala Prioritas Percepatan dan Persetujuan RKAB Sebagai Syarat Perusahaan Memulai Kegiatan Pertambangan
Mataram, SIARPOST – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas ESDM melaksanakan kegiatan percepatan penilaian dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan inovasi “On Side dan One Day Service”, di Hotel Lombok Astoria, Senin (28/3).
Percepatan RKAB tersebut sebagai syarat perusahaan untuk bisa memulai tahapan kegiatan penambangan.
Kegiatan ini dilaksanakan secara offline dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
Baca juga : Pra Musrenbang NTB Lebih Berkelas, Hadirkan Pembicara Top
Dirjen Minerba Kementerian ESDM, yang diwakili oleh Koordinator Bimbingan Usaha Mineral, Indra Yuspiar, menekan pola pelayanan publik berbasis online sesuai dengan amanah UU Cipta Kerja harus dibarengi dengan inovasi berupa fleksibelitas pelayanan secara langsung ke perusahaan.
Pola yang dilakukan adalah distribusi tim teknis kementerian, Inspektur Tambang Wilayah dan Dinas ESDM Provinsi NTB melayani perusahaan den menyelesaikan kendala menjadi layak untuk disetujui.
Sedangkan terkait isuue pelimpahan kewenangan perizinan berusaha sektor pertambangan bahan galian batuan, non logam dan ipr telah diproses oleh pusat dan segera akan disampaikan lebih lanjut.
Baca juga : Hari tuberkulosis Sedunia 2022, Dirut RSUD Asy-Syifa Terus Tingkatkan Pelayanan Pasien TBC
Di tempat yang sama, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB melalui Kabid Minerba, Trisman, mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi atas terpilihnya NTB menjadi skala prioritas percepatan persetujuan RKAB perusahaan yang beroperasi di NTB.
“Kita berharap sektor ESDM akan selalu siap memberi pelayanan maksimal dalam mendukung investasi dan industri untuk NTB yang ramah investasi dengan tetap mempertahankan lingkungan yang asri dan lestari,” kata Trisman.
Trisman mengatakan, kecepatan dan ketepatan pelayanan publik untuk menjamin iklim investasi yang kondusif merupakan issu prioritas yang dijadikan standar pelayanan oleh pemerintah pusat dan secara khusus oleh Gubernur NTB.
Secara khusus di sektor pertambangan di NTB juga tidak lepas dari semangat investasi berizin dengan pelayanan yang cepat dan tepat terus digalakkan.
