Audiensi Dengan Kementerian ATR BPN Bersama Warga Batu Layar, Ketum PP STN Minta BPN Lobar Diaudit

 

/Sesuai Peraturan Menteri ATR BPN, Sepadan Pantai Tidak Boleh Disertifikat Hak Milik

Jakarta, SIARPOST.com | Ketua Pengurus Pusat (PP) Serikat Tani Nelayan (STN), Ahmad Rifa’i mendampingi perwakilan warga Batu Layar Lombok Barat yang melakukan audiensi dengan Wakil Menteri ATR BPN RI di Jakarta, Senin (19/6/2023). Perwakilan warga didampingi Ketua STN dan pengurus pusat Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (LMND) diterima oleh Biro Hukum Kementerian ATR BPN.

Audiensi ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat Batu Layar dan Ketua STN Provinsi NTB, Irfan melalui zoom metting.

Di sela-sela audiensi tersebut, Ketua PP STN, Ahmad Rifa’i meminta Kementerian ATR untuk memeriksa dan melakukan audit terhadap BPN Lombok Barat. Ia menduga dan khawatir ada mafia tanah di internal BPN sendiri.

“Kementerian ATR BPN harus melakukan audit terhadap internal mereka, bahwa ini terjadi kesalahan atau mal Adminitrasi. Kita khawatir di sana ada mafia tanah di tubuh BPN sendiri,” ujar Ahmad Rifai.

Baca juga : Tolak Pengawas Asing di Proyek Pembangunan IKN, SJP Sebut SDM di Indonesia Tak Kalah Berkualitas

Kalau melihat dari data dan fakta yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Batu Layar tadi, tambah Rifa’i, ditinjau dari proses administratif nya, BPN Lombok Barat sendiri tidak mampu menjelaskan tentang administrasi mulai dari tahapan pengusulan subjek tanah, kemudian tata letak dan lainnya. Ini fakta penerbitan sertifikat keliru.

“Jika ingin BPN ini bersih dari isu mafia tanah, maka ini moment paling pas untuk membersihkan diri,” katanya.

Menurut Rifa’i, penerbitan sertifikat yang diduga berada di muara sungai dan masuk dalam sepadan pantai itu melanggar Peraturan Menteri ATR BPN RI nomor 17 tahun 2016 tentang penataan tanah pulau-pulau dan pesisir, bahwa penerbitan sertifikat hak milik di sepadan pantai tidak diperbolehkan.

Baca juga : Pegawai Honorer Dihapus, Bawaslu Akan Kehilangan 7.000 Pengawas Kampanye Pemilu 2024

Jika dilihat dari sisi lingkungannya, Ahmad Rifa’i menganggap bahwa sertifikat di atas muara sungai dan sepadan pantai ini menyalahi peraturan, dan akan berpotensi merusak lingkungan.

Untuk itu, dalam menyelesaikan persoalan masyarakat ini, Rifai akan segera berkoordinasi dengan tim advokad PP STN menindaklanjuti audiensi dengan Kementerian ATR BPN agar segera menyusun fakta-fakta dan melayangkan surat kembali ke Menteri ATR BPN untuk mencabut sertifikat tersebut.

Untuk membatalkan sertifikat hak milik tersebut, ada beberapa solusi yang bisa ditempuh masyarakat Batu Layar di antaranya adalah Bersurat secara resmi ke Kementerian ATR BPN dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga : Sambut Kunjungan Ganjar Pranowo, Relawan GG Se-NTB Akan Hadir di Lombok Timur

Audiensi masyarakat Batu Layar Lombok Barat ke Kementerian ATR BPN RI ini adalah tindaklanjut dari surat yang dilayangkan STN untuk meminta sertifikat lahan di muara sungai dibatalkan. Karena berbagaimacam fakta yang terungkap yang ditemukan oleh masyarakat dari penerbitan sertifikat hak milik tersebut.

Di waktu yang sama, Pengurus Pusat LMND, Juwaedin juga ikut angkat suara. Pemuda asal Bima tersebut meminta ATR BPN RI memberikan atensi kepada persoalan yang ada di Batu Layar Lombok NTB.

“Kementerian harus menjadi penengah dan bisa memberikan solusi terhadap masalah ini. Jika persoalan ini baik dari prosedur nya dan fakta formilnya ditemukan cacat maka kami minta sertifikat ini dibatalkan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan berbagai macam usaha telah dilakukan, namun dari level kabupaten dan provinsi pun tidak bisa menyelesaikannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Oi, gak boleh Copas, minta izin dulu