Warga Mengeluh Bau Menyengat Saat Tambak di Lombok Utara Panen, LHK NTB : Laporkan Secara Resmi

Foto : Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Dinas LHK Provinsi NTB, H. Didik

/Ini Sanksi Bagi Perusahaan Jika Tidak Melakukan Penanganan Lingkungan

Mataram, SIARPOST.COM | Warga Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara mengeluhkan bau menyengat setiap kali tambak udang yang dikelola oleh PT Agro Mina Jaya melakukan panen.

Bau tersebut menurut warga setempat bersumber dari bau limbah kotoran udang ketika kolam dikeringkan pada saat panen.

Kades Gumantar, Japarti saat diwawancarai beberapa waktu lalu mengakui ada keluhan dari masyarakat setempat, namun sampai saat ini penanganan bau tersebut belum dilakukan oleh pihak perusahaan.

Baca juga : Tujuh Terdakwa Kasus Penggeregah Lahan Pantai Duduk Batulayar Disurati Kejari Mataram Untuk Dieksekusi

“Sering kami sampaikan keluhan masyarakat ini ke pihak pengelola, dan mereka bilang sedang mengupayakan. Keluhan ini sudah cukup lama,” ujar Japarti.

Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Dinas LHK Provinsi NTB, H. Didik saat ditemui di ruang kerjanya beberapa hari lalu, mengatakan, bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki dokumen atau izin lingkungan (UKL-UPL), dan di dalam dokumen tersebut telah dituangkan cara penanganan dampak dari operasional tambak, termasuk dampak bau.

“Dalam dokumen UKL-UPL itu kan sudah tertuang semua prediksi dampak dan penanganan dari tambak itu termasuk bau, semua sudah ada penanganannya, tinggal mereka perusahan mengikutinya,” ujarnya.

H. Didik mengatakan, pihaknya tetap melakukan pengawasan termasuk pada tambak PT Agro Mina Jaya yang luasnya mencapai 12,41 hektar tersebut dan sering mengingatkan perihal dampak tersebut.

Baca juga : Tari Kembang Sembah Iringi Keberangkatan Para Pembalap MotoGP Mandalika Menuju Australia

Ia mengatakan, jika memang ada keluhan masyarakat seperti ini, maka segera melaporkan secara resmi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, sehingga dari laporan tersebut akan dibuatkan berita acaranya.

“Silakan warga melaporkan ke sini, nanti dibuatkan berita acaranya agar menjadi dasar dan nanti akan segera kita tindaklanjuti. Karena SOP kami harus jelas identitas masyarakat nya yang melapor,” katanya.

Jika sudah ada aduan, tambah H. Didik, maka pihaknya akan segera melakukan pengecekan di lapangan dan verifikasi.

Untuk sanksi, tambah H. Didik, bagi perusahaan yang tidak mengikuti penanganan dampak yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL, akan diberikan sangksi administrasi dan sanksi paksaan pemerintah untuk segera memperbaiki cara pengelolaan lingkungannya.

Baca juga : Operasi Gabungan Illegal logging di Alas Sumbawa Sering Gagal, Diduga Dibocorkan Oknum KPH

“Sanksi administrasi berupa teguran dan sanksi paksaan pemerintah yaitu memberikan waktu untuk memperbaiki atau menangani dampak tersebut,” ujarnya.

Dinas LHK Provinsi NTB tetap melakukan pengawasan terhadap tambak-tambak yang ada di NTB, ada dua cara pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan aktif dan pasif.

Pengawasan Aktif yaitu dari laporan masyarakat sedangkan pasif yaitu laporan kegiatan dari pelaku usaha per semester atau per enam bulan.

“Pelaku usaha wajib menyusun laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan setiap enam bulan,” tutupnya. (Tim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *