SIARPOST | Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dipertunjukkan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemilu 2024. Banyak laporan yang menunjukan keterlibatan presiden serta jajaran kabinetnya dalam kontestasi pemilu kali ini.
La Ode Agustamil, Ketua PD KAMMI Sumbawa menyampaikan “Teater yang dipertunjukkan ala Presiden Jokowi melucuti Demokrasi menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat. Pemerintah pusat sebagai center kebijakan seakan memberikan afirmasi kepada pemerintah provinsi, kota/kabupaten untuk terlibat juga didalam cawe-cawe di daerahnya.
Baca juga : Politik Uang Dapat Memicu Kepala Daerah Atau Wakil Rakyat Lakukan Korupsi “Balik Modal”
“Inilah kekhawatiran akan adanya polemik besar,” ujar La Ode, Senin (12/2/2024).
“Kekhawatiran ini tentu bukan asumsi belaka, kata La Ode, beberapa daerah adanya penunjukan Pj Gubernur, Walikota/Bupati yang ditunjuk oleh Menteri dalam Negeri dengan persetujuan oleh Presiden menjadi sasaran empuk untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi hari ini,” pungkasnya.
Ditambah netralitas perangkat desa dipertanyakan dengan adanya Dukungan perangkat desa ke Prabowo-Gibran dinilai tidak patut” (Kompas.id, 19/11/2023)
“Dengan terang benderang nya presiden dan jajaran kabinetnya mempertunjukkan dukungan salah satu paslon mencederai dan melucuti nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun. Tentu yang terdampak adalah masyarakat Indonesia.
Tidak menutup kemungkinan praktek seperti ini akan dilakukan secara gamblang juga pada pemilihan tingkat provinsi, kota/kabupaten yang akan berlangsung.
Baca juga : Pemberi dan Penerima Politik Uang Bisa Dipidana, Caleg Terlibat Bisa Dibatalkan Jika Terpilih
“Hal ini tidak adanya tindakan tegas dan netralitas yang dilakukan oleh pemerintah pusat”, katanya.
Mahasiswa, buruh, masyarakat, bahkan akademisi (Guru Besar) sudah bersuara lantas siapa yang didengarkan oleh presiden Jokowi??? Tinggal menghitung jam pemilahan umum akan diselenggarakan.
Akumulasi dari polemik dan gimmick politik yang dipertontonkan tentunya menjadi pegangan dan pengawalan masyarakat indonesia dalam mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan adil.
“Kami menyerukan penegakan hukum yang tegas, transparansi penuh, dan pengawasan independen untuk memastikan pemilu yang adil dan bebas dari intervensi politik, ” tuturnya
“KAMMI juga meminta agar semua unsur terlibat dalam proses demokrasi, mempertahankan nilai-nilai demokrasi di negeri ini. Terkhusus masyarakat ditingkat desa yang selalu dijadikan objek politik 5 tahunan. Memastikan setiap warga negara memiliki haknya untuk memberikan suara tanpa adanya tekanan atau manipulasi. Sudah saatnya desa melihat demokrasi dilucuti oleh penguasa hari ini,” tutupnya. (**)
