Ketua DPRD Lombok Utara Dorong Pemda Segera Pastikan Solusi Atas Krisis Air di Gili Meno

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Artadi S.Sos saat diwawancarai usai peresmian kantor desa Jenggala, Rabu (12/6/2024). Foto : Nisa. 

Lombok Utara, SIARPOST | Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Artadi S.Sos meminta Pemerintah Daerah untuk segera memberikan solusi terkait dengan persoalan suplai air ke Gili Meno dan Gili Trawangan yang hingga saat ini belum ada jalan keluarnya.

Saat ditemui awak media di sela kegiatan peresmian Kantor Desa Jenggala, Rabu (12/6/2024), Artadi mengatakan, agar pemda segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan perusahaan penyuplai air bersih ke dua Gili tersebut yakni PT BAL dan PT TCN.

BACA JUGA : PJ Walikota Bima Serahkan Hewan Kurban kepada Dandim 1608/Bima di Masjid Al Jihad

“Gili Trawangan terancam krisis air bersih jika operasional PT TCN dihentikan, begitu juga dengan Gili Meno yang saat ini telah dihentikan operasional nya karena tersangkut kasus hukum,” Katanya.

Artadi mengatakan, pemda KLU harus segera memberikan solusi untuk masalah air bersih di Gili Meno dan Gili Trawangan. Pemda harus segera berkomunikasi dengan PT TCN dan PT BAL.

“Pada prinsipnya, bagaimana supaya masyarakat Gili Meno dan Gili Trawangan bisa mendapatkan suplay air bersih,” kata Artadi.

Sekarang tugas pemda, tambah Artadi, bagaimana meyakinkan pihak-pihak terkait, kalau memang PT BAL itu bermasalah, bagaimana cara pemda menyakinkan agar suplai air bersih di Gili Meno bisa dibuka kembali, begitu juga dengan Gili Trawangan.

Artadi juga mendorong pemda KLU segera berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait izin dan lain sebagainya, sehingga suplai air bersih ke tiga pulau di KLU dapat tetap berjalan.

BACA JUGA : Sertifikat Cacat Hukum, Lahan Milik Eks Bupati Lobar Dieksekusi PN Mataram

“Apa apabila PT TCN ditutup kemudian PT BAL juga ditutup maka tiga pulau di KLU ini terancam,” ujar Artadi.

Jika penutupan itu terjadi, maka pemda KLU akan merugi karena pariwisata dan pergerakan ekonomi akan terhenti. Oleh karena nya, Artadi meminta agar pemda segera berkomunikasi dengan dua perusahaan tersebut.

Artadi juga menyarankan pemda, agar permasalahan hukum yang menjerat PT BAL ini diselesaikan dengan pihak aparat, sembari mencari solusi untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat.

“Dikhawatirkan masyarakat jadi korban dan kita harus ingat 3 gili ini tempat pariwisata, yang rugi siapa? disamping masyarakat rugi Pemerintah daerah juga rugi, karena kalau tidak ada air bagaimana wisatawan bisa berkunjung ke destinasi wisata, ” kata Artadi.

Sekali lagi ia menekankan kepada pemerintah daerah agar komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait TCN, APH dan lain sebagainya untuk memberikan kebijaksanaan sehingga permasalahan teratasi dan masyarakat pun tidak ribut.

Apalagi pada bulan Juni hingga Agustus ini tamu lagi ramai karena bulan liburan. Kalau tidak ada air pasti tamu akan komplain dan enggan berkunjung.

“Lebih baik PT BAL dan PT TCN dibuka dulu,” tandasnya.

Pewarta : Nisa

Editor : Feryal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Oi, gak boleh Copas, minta izin dulu