Dianggap Tak Paham Birokrasi, Ini Catatan Buruk Kepemimpinan Zulkieflimansyah
Zulkieflimansyah Gubernur NTB Periode 2018-2023. Dok istimewa
MATARAM, SIARPOST | Seorang Gubernur sejatinya memiliki dua posisi sekaligus, sebagai kepala daerah yang memimpin pemerintahan dan juga sebagai pemimpin politik. Dua posisi ini idealnya dilaksanakan secara berimbang.
Namun sering kali terasa sangat mengganggu, banyak Gubernur yang gagal menjelaskan kapan ia sebagai kepala daerah dan kapan sebagai seorang politisi.
Di provinsi NTB hal-hal terkait begitu menonjolnya, performa pejabat politik dari seorang Gubernur juga sangat terasa. Bisa diukur secara objektif selama lima tahun kepemimpinan Zulkieflimansyah dianggap lebih menonjolkan seorang politisi dari pada posisinya sebagai kepala pemerintahan.
BACA JUGA : Video Detik-detik Pesawat SAM Air Jatuh di Gorontalo Tewaskan Semua Penumpang, Ini Kronologi nya
Hal ini bisa kita lihat dari isu krusial dalam lima tahun kepemimpinan Zulkieflimansyah. Sejumlah isu krusial hadir di depan mata, antara lain kondisi birokrasi yang tidak baik-baik saja.
Isu belanja anggaran pembangunan dalam APBD NTB yang jauh dari kata tertib, hingga perlehatan program pembangunan nasional di NTB.
Na’as, Bus Surya Kencana dan Dunia Mas Tabrakan di Sumbawa, Terdapat Korban Luka dan Meninggal
Isu ini belum termasuk persoalan mendasar, yakni isu kemiskinan dan kesalahannya Zulkieflimansyah memilih ide program industrialisasi yang salah kaprah.
Seorang Gubernur mestinya memiliki kesadaran bahwa apapun visi dan misi yang akan ditawarkannya. Pusat beban pelaksanaan atau eksekutor ada di tangan birokrasi. Karena itu, bagaimana seorang Gubernur memperlakukan birokrasi sebenarnya, bisa dilihat sebagai sebuah ukuran bagaimana keseriusan menjalankan visi dan misinya.
Birokrasi dalam skema pemerintahan daerah adalah entitas pelayanan paling utama karena hampir semua bentuk pelayanan publik ada di daerah, karena itu dibutuhkan birokrasi yang sehat secara struktural dan kuat dalam kinerja.
Dalam masa kepemimpinan Zul-Rohmi, birokrasi terjebak dalam praktek tata kelola yang buruk. Bayangkan, dalam masa 5 tahun kepemimpinan, proses mutasi dilaksanakan sedikitnya 40 kali.
BACA JUGA : Na’as, Bus Surya Kencana dan Dunia Mas Tabrakan di Sumbawa, Terdapat Korban Luka dan Meninggal
Artinya ada 8 hingga 9 kali mutasi setiap tahun. Secara struktur, kultur dan psikologi birokrasi hal ini tidak baik. Mutasi yang sering seperti itu tidak dapat meningkatkan kinerja, tetapi sebaliknya sangat mengganggu kinerja birokrasi.
Jika dibandingkan dengan kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya yakni TGB Abdul Majdi, mutasi dalam 10 tahun kepemimpinannya hanya 37 kali, yakni 20 kali dalam periode pertama dan hanya 17 kali dalam periode kedua.
Apa akibat kurang bagusnya perlakuan Zulkieflimansyah kepada birokrat, tidak efektifnya kinerja birokrasi saat kepemimpinan Zulkieflimansyah bisa terlihat, dalam kemampuan birokrasi Pemprov NTB dalam mengatasi kemiskinan.
Saat pertama kepemimpinan TGB tahun 2008, Angka kemiskinan bertengger pada angka 23,81%. Angka ini mampu ditekan saat TGB mengakhiri masa kepemimpinannya tahun 2018 pada angka 14,63% atau turun 9,18% rata-rata turun 0,918% setiap tahunnya, atau turun 4,59% setiap 5 tahun.
Bandingkan dengan kinerja birokrasi Zul-Rohmi yang saat mengakhiri masa jabatannya. Angka kemiskinan 13,8% dari Angka kemiskinan saat pertama menjabat yakni 14,63%. Artinya rata-rata per tahun yang mampu turun 0,156%. kita lihat lagi contoh lain buruknya performa birokrasi di masa kepemimpinan Zulkieflimansyah.
Mayor Teddy Ditunjuk Sebagai Sekretaris Kabinet, Ini Tanggung Jawabnya Setara Menteri
Tidak efektifnya kinerja birokrasi Zul-Rohmi juga terlihat dari kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan proyek. Berdasarkan data e-monev provinsi NTB dari 82 proyek strategis tahun 2023 sampai menjelang akhir tahun ini atau memasuki triwulan IV (Oktober) anggaran masih tersisa 41 proyek yang belum dikerjakan.
Dari angka 41 proyek itu, 30 proyek belum mengajukan tender dan 11 baru selesai tender. Tentu hal ini akan mengancam serapan belanja anggaran dan capaian sasaran pembangunan.
Tentu saja buruknya orkestrasi di sektor birokrasi ini juga terekam dalam kendali belanjaan APBD NTB Tahun 2022 memang menembus angka Rp2,28 triliun, tetapi angka ini masih didominasi pendapatan transfer yang mencapai 56,28% dan pad hanya 43,11%.
BACA JUGA : Deklarasi Dihadiri Ribuan Orang, Cagub NTB Lalu Iqbal Ungkap Penyebab NTB Tidak Maju Selama Puluhan Tahun
Hal ini belum termasuk carut marut belanja APBD NTB, misalnya soal utang pemprov NTB ke rekanan yang per Mei 2023 masih tercatat sekitar Rp223 miliar yang tersebar di 10 OPD.
Lalu bagaimana dengan isu transparansi dan anti korupsi?. Dua Kepala Dinas ESDM dan kepala dinas pertanian dan perkebunan dalam 5 tahun ini harus masuk penjara. Hal ini belum termasuk pola penetapan pejabat yang lebih banyak beraroma kepentingan politik dan isu nepotisme.
Kemudian program pembiayaan Beasiswa bagi mahasiswa ke luar negeri adalah wujud kurang pahamnya Zulkieflimansyah terhadap nomenklatur pembiayaan pembangunan serta kewenangan Gubernur dalam sektor pendidikan.
Baik undang-undang Sisdiknas maupun undang-undang perguruan tinggi, sebenarnya sudah menggariskan dimana tugas seorang Gubernur dalam menata pendidikan. Lalu isu industrialisasi? sama saja.
Tak perlu terlalu jauh menjelaskan hal ini, cukup dijawab dengan sebuah pertanyaan, cerita manakah yang dapat menjelaskan keberhasilan industrialisasi yang ditawarkan untuk Zulkieflimansyah, sekaligus Legacy dari zulkieflimansyah?. Nelayan, petani dan buruh di NTB membutuhkan alat-alat tangkap alat pertanian sebagai alat bantu kerja mereka.
Tentu bukan motor listrik. Isu strategis NTB masih di seputaran isu kemiskinan di sektor pertanian, nelayan dan buruh atau tenaga kerja. Fakta ini juga dapat digambarkan sebagai sebuah titik ideal untuk melihat, bahwa seorang yang tampil sebagai calon kandidat baru, jika memang memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu strategis ini, maka figur tersebut bisa diberikan ruang menyampaikan gagasannya.
Nah, kita bisa mengukur secara objektif Apakah Zulkieflimansyah lebih dominan memainkan perannya sebagai kepala pemerintahan yang juga sebagai kepala daerah, atau hanya sebagai pemimpin politik yang lebih mengutamakan pendekatan politis jawaban objektifnya ada di pembaca.
Dari sisi ini akan dapat dilihat apakah seorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah identik dengan seorang yang berpengalaman sebagai kepala daerah atau tidak, karena figur tersebut hanya berpengalaman sebagai pejabat politik. (Edo)
