KPU KLU Gelar FGD, Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Lombok Utara, SIAR POST – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara (KLU) menggelar
Forum Group Dicussion (FGD) evaluasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kemarin (24/2). Dalam kesempatan itu, hadir berbagai stakeholder.
Ketua KPU Nizamudin mengatakan, melalui kegiatan tersebut, KPU berharap mendapatkan masukan dari peserta FGD. Itu kemudian dijadikan perbaikan untuk ke depan. “Tentu saja kami mengadakan FGD ini karena ada instruksi KPU pusat,” ujarnya.
BACA JUGA : Rumah Singgah di RSUD Provinsi NTB Tidak Layak Bagi Orang Sakit, Ini Suara Hati Para Pasien Ingin Pindah
Kata dia, pasca pilkada ini sudah ada lagi kegiatan-kegiatan bimtek dan lainnya. Karena itu, KPU mengadakan diskusi-diskusi. “Karena kami membutuhkan masukan agar persiapan pilkada berikutnya lebih baik.
Dia menambahkan, pemilu maupun pilkada tahun 2029 masih cukup lama. Tetapi di tahun 2027 beberapa tahapan sudah dimulai. “Maka perlu evaluasi dari sekarang, kira-kira apa yang kurang dari pilkada tahun 2024 lalu,” jelasnya.
Indikasi kesuksesan pilkada di Bumi Tioq Tata Tunaq di antaranya adalah tidak adanya tahapan yang menyisakan permasalahan sampai ke gugatan ke MK. “Namun demikian, kami diminta FGD dari semua tahapan, baik tahapan pencalonan, pemutakhiran data, kampanye dan lain sebagainya guna menyempurnakan kembali kekurangan yang ada,” katanya.
Sementara itu, Nizamudin mengaku, pilkada 2024 Lombok Utara secara umum berjalan lancar. Tidak ada hal-hal yang sampai menghambat pelaksanaan pesta demokrasi ini. Meski begitu, hal tersebut bukan semata kesuksesan unsur penyelenggara.
BACA JUGA : Warga Masih Keluhkan Suara Bising Dari Smelter, Jarak Dengan Pemukiman Juga Diduga Tidak Sesuai Aturan
“Suksesnya pilkada karena masyarakat Lombok Utara. Tanpa peran serta masyarakat, tidak mungkin pilkada ini berjalan aman, sukses dan lancar,” tutup Nizamudin.
Sementara itu, Ketua Bawaslu KLU Deni Hartawan mengatakan, ketika tahapan pilkada berlangsung, pihaknya telah melakukan pengawasan secara maksimal. Semua indikasi pelanggaran ditindaklanjuti.
“Namun demikian, seperti yang disampaikan Ketua KPU, semua kekurangan harus kita evaluasi. Masukan dan saran sangat kami butuhkan untuk perbaikan ke depan,” katanya. (Nissa)
