Aminurlah anggota DPRD NTB Fraksi PAN. Dok istimewa
Mataram, SIAR POST | Pembangunan dua sekolah di Kabupaten Bima, NTB, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga kini masih mangkrak tanpa kejelasan.
Anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN, Muhammad Aminurlah, menyesalkan lambannya respons pemerintah dan komisi terkait di DPRD NTB terhadap permasalahan ini.
Saat ditemui usai acara Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PAN NTB di Hotel Lombok Garden, Sabtu (26/4/2025), Aminurlah mengungkapkan bahwa dua proyek sekolah, yakni di SMAN 1 Parado dan SMAN 2 Bolo, kondisinya sangat memprihatinkan.
“Belum ada tindak lanjut sampai sekarang. Di dua sekolah itu, bangunan baru sebatas berdiri tembok dan tiang saja,” ungkapnya.
Aminurlah menegaskan, Komisi terkait di DPRD harus berani mengambil langkah konkret, termasuk memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta pertanggungjawaban.
BACA JUGA : Kontras Dengan Pesan Wamen: Mutasi ASN di Sumbawa Barat Seenaknya dan Dinilai Abaikan Kompetensi
Ia menilai, lambannya penanganan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pendidikan.
“Saya tetap menyuarakan agar Komisi terkait bertindak. Harus ada keberanian. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, segera proses sesuai aturan,” tegasnya.
Lebih jauh, Maman—sapaan akrab Aminurlah—mengaku sedang menggalang dukungan dari anggota dewan lain untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan.
Ia optimistis, dengan dukungan minimal tujuh tanda tangan anggota, usulan Pansus dapat diajukan ke pimpinan DPRD dan dibahas dalam paripurna.
“Sudah ada beberapa anggota yang siap mendukung. Ini upaya serius, bukan gertak sambal,” tandasnya seperti dikutip NTBSatu beberapa waktu lalu.
Latar Belakang Kasus DAK
Kasus DAK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mencuat ke permukaan setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kabid SMK, Ahmad Muslim, yang diduga menerima suap dari rekanan proyek SMKN 3 Mataram. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai Rp50 juta.
Sebelum OTT, polemik DAK sudah ramai diberitakan media. Sejumlah kontraktor mengeluhkan praktik dugaan “uang pelicin” sebesar 10-12 persen untuk memenangkan proyek. Akibatnya, banyak proyek pembangunan sekolah terlambat bahkan terancam mangkrak, meskipun kontrak berakhir pada 31 Desember 2024.
Dikutip dari NTBSatu, Adapun alokasi DAK untuk SMA dan SMK di NTB dalam tiga tahun terakhir adalah:
Tahun 2022: SMA Rp92,24 miliar, SMK Rp98,94 miliar
Tahun 2023: SMA Rp79,85 miliar, SMK Rp92,96 miliar
Tahun 2024: SMA Rp76,85 miliar, SMK Rp99,61 miliar
Desakan Pembentukan Pansus DAK
Partai Golkar dan PAN kini mendorong pembentukan Pansus untuk membongkar dugaan skandal DAK Dikbud NTB.
Politisi Golkar, Hamdan Kasim, menemukan indikasi permainan anggaran yang berakibat buruk pada kualitas pembangunan sekolah, seperti di SMAN 1 Jonggat, Lombok Tengah, dan lima sekolah lain yang bermasalah.
“Saya mendorong agar Pansus segera dibentuk untuk mengevaluasi semua proyek dari DAK, termasuk kemungkinan rentetan masalah dari DAK tahun 2022 hingga 2024,” kata Hamdan, yang juga Ketua Komisi IV DPRD NTB.
Hamdan menilai, upaya serius melalui Pansus diperlukan agar seluruh rangkaian persoalan DAK diungkap dan tidak berulang di masa mendatang.
Pewarta : Febryan | Redaktur : Feryal
