Tokoh masyarakat Dapil 3 Kabupaten Sumbawa Barat, Agus Tono Manca. Dok istimewa
Sumbawa Barat, SIAR POST | Kebijakan mutasi besar-besaran di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) beberapa waktu lalu menuai gelombang protes dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari tokoh masyarakat Dapil 3, Agus Tono Manca.
Saat diwawancarai beberapa hari lalu, Agus menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, yang dinilai memicu gejolak sosial dan ketidakstabilan di lingkungan birokrasi.
“Kalau tidak dilawan, gelombang mutasi selanjutnya bisa saja terjadi. Ini sangat mengecewakan,” tegas Agus.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak memperhatikan kompetensi pegawai. Banyak pegawai yang sebelumnya bekerja sebagai pranata ketertiban dan operator layanan operasional di Satpol PP, kini harus beradaptasi dengan tugas baru di institusi pendidikan seperti TK, SD, hingga SMP di daerah terpencil.
“Coba bayangkan, orang yang tidak punya latar belakang pendidikan dipaksa bekerja di sekolah. Ini jelas tidak sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat,” kritik Agus.
Agus menegaskan, jika mutasi ini terus berlanjut tanpa evaluasi, pihaknya bersama Front Pemuda Taliwang (FPT) siap turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran mengepung Kantor Taliwang Center (KTC).
BACA JUGA : Dugaan Manipulasi Data Seleksi PPPK Bima, DPRD Siapkan Hak Angket Bongkar Kecurangan
Mereka menuntut pengembalian hak pegawai ke posisi semula, sesuai dengan keahlian dan fungsinya.
“Kami tidak peduli siapa pun pemimpinnya, yang penting jangan buat kebijakan yang justru mengganggu layanan publik. Mutasi semestinya berdasarkan kebutuhan riil, bukan balas dendam politik,” tandasnya.
Berdasarkan data yang diperoleh redaksi, sebanyak 31 pegawai tidak tetap (PTT) dari Satpol PP Sumbawa Barat secara tiba-tiba dimutasi ke dunia pendidikan.
Nama-nama seperti Ahmad Busyairi dan Ahmad S., misalnya, dipindahkan dari Seksi Ketertiban Umum ke TK Negeri 1 Maluk dan Kantor Camat Brang Rea.
Sementara Hendis Prasetyo dan Jayadi ditempatkan di SDN 2 Seteluk dan SDN 2 Maluk. Ada pula yang dikirim ke daerah terpencil seperti Goa, Kelanir, hingga Rarak Rongges.
Mutasi ini memicu kecurigaan, apalagi sebagian besar yang dipindahkan disebut-sebut tidak mendukung Bupati dalam proses politik sebelumnya.
“Kami menduga ini bukan sekadar penyegaran, melainkan pembungkaman terhadap yang tidak loyal secara politik,” ujar salah satu sumber internal Satpol PP yang meminta namanya dirahasiakan.
Pihak Pemda Membela, Massa Tetap Menolak
Dalam pertemuan dengan massa FPT yang menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (24/4/2025), Penjabat Sekda sekaligus Kepala BKPSDM Sumbawa Barat, Drs. Mulyadi, M.Si, berdalih bahwa mutasi ini bertujuan untuk penyegaran dan peningkatan kinerja.
“Ini hak prerogatif pimpinan. Kami hanya menjalankan perintah,” kata Mulyadi.
Namun, pernyataan itu dibantah keras oleh Beni Muhammad Rifai dari FPT.
“Kalau tujuannya peningkatan kinerja, kenapa Satpol PP bisa jadi guru TK? Ini tidak masuk akal!” seru Beni.
Senada dengan itu, Abu Bakar Beko menilai keputusan ini melukai nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan birokrasi.
“Mutasi boleh, tapi harus berdasarkan logika dan kebutuhan riil. Ini malah seperti ajang buang-buang orang,” Tandasnya.
Pewarta : Ridho | Redaktur : Feryal
