Sumbawa Barat – Tokoh masyarakat sekaligus Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) NTB, Haji Muhammad Yames atau yang akrab disapa Bang Hamuya, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Namun, ia menegaskan penolakannya terhadap rencana pemblokiran akses Pelabuhan Poto Tano dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 15 hingga 20 Mei 2025 mendatang.
Menurut Bang Hamuya, unjuk rasa merupakan hal yang sah dan dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E.
Ia bahkan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dari berbagai kabupaten/kota di Pulau Sumbawa—mulai dari Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa hingga Sumbawa Barat—yang bersatu menyuarakan aspirasi pembentukan provinsi baru.
“Saya sebagai bagian dari masyarakat Sumbawa Barat memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat secara terbuka dan damai. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap keadilan dan efisiensi birokrasi,” kata Bang Hamuya, Selasa (14/5/2025).
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan unjuk rasa tidak mengganggu kepentingan umum, khususnya di kawasan Pelabuhan Poto Tano yang merupakan Objek Vital Nasional (Obvitnas).
Pelabuhan ini adalah jalur utama penyeberangan antara Pulau Sumbawa dan Lombok, serta menjadi urat nadi logistik, ekonomi, dan mobilitas masyarakat.
“Unjuk rasa silakan, tapi jangan sampai menutup akses pelabuhan. Pemblokiran atau pengrusakan fasilitas vital hanya akan merugikan kita semua, terutama warga yang bergantung pada pelabuhan itu setiap hari,” ujarnya.
Sebagai solusi, Bang Hamuya mengusulkan agar aksi penyampaian aspirasi dilakukan secara serentak di daerah masing-masing.
Menurutnya, ini akan lebih efektif, damai, dan tetap menunjukkan kekuatan solidaritas masyarakat Pulau Sumbawa tanpa harus mengganggu jalur logistik nasional.
“Kita bisa menunjukkan dukungan terhadap PPS secara bermartabat dan terhormat. Mari hindari potensi konflik dan jaga citra perjuangan kita agar tetap positif di mata publik dan pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menegaskan kembali, dirinya sangat mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, namun menolak segala bentuk aksi yang berpotensi merugikan kepentingan umum, terutama tindakan pemblokiran jalan maupun pelabuhan.
“Pesan damai ini saya sampaikan untuk kebaikan kita bersama sebagai masyarakat Pulau Sumbawa yang cinta perubahan, tapi juga menjunjung ketertiban dan etika dalam berjuang,” tutup Bang Hamuya yang juga dikenal sebagai pemerhati sosial politik di NTB.
Redaksi___
