Puluhan warga Ampenan yang melakukan aksi unjuk rasa di Walikota Mataram datang melaporkan dugaan premanisme ke Polda NTB, Rabu (14/5/2025). Dok istimewa
Laporan : Feryal Mukmin
Mataram, SIAR POST – Aksi unjuk rasa puluhan warga pesisir dari Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berujung ricuh.
Mereka datang untuk menuntut kejelasan status lahan tempat tinggal yang pernah mereka tempati sejak puluhan tahun lalu, namun malah mendapat intimidasi yang diduga dilakukan oleh sekelompok preman.
Supriadi, salah satu perwakilan warga, mengaku bahwa dalam kericuhan tersebut terdapat anak-anak dan beberapa warga yang menjadi korban pemukulan oleh orang tak dikenal.
“Kami datang dari Pondok Prasi Ampenan untuk menyampaikan laporan resmi ke Polda NTB. Ada dugaan pemukulan oleh beberapa oknum yang kami duga preman. Jumlah mereka sekitar 20 orang, dan beberapa anak-anak serta warga terkena pukulan,” ujar Supriadi.
BACA JUGA : Bukan Liburan Biasa: Ini Misi Rahasia Rigen Rakelna Boyong Raffi Ahmad Cs ke Bima
Aksi yang dilakukan di depan Kantor Wali Kota Mataram ini awalnya berjalan damai. Massa aksi datang mengenakan pakaian hitam dan membawa spanduk bertuliskan “Wali Kota Mataram Mafia Tanah”.
Mereka meminta kejelasan terkait status lahan pesisir di Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, yang sejak tahun 2000 pernah digusur oleh pemerintah daerah.
“Kami sudah tinggal di sana sejak kecil. Dulu ada sekitar 100 kepala keluarga, sekarang yang bertahan sekitar 50 KK. Kami tetap tinggal karena tidak punya pilihan lain,” lanjut Supriadi.
Dikutip dari Tribunnews, Ketegangan meningkat ketika sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba datang dan memicu keributan. Anak-anak yang berada di garis depan aksi terjatuh dan menangis, sementara ibu-ibu berteriak histeris melihat anak mereka diperlakukan kasar.
Petugas kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di lokasi tak mampu meredam emosi massa. Bahkan, seorang ibu sempat menegur keras aparat yang dinilai hanya menjadi penonton dalam kericuhan tersebut.
BACA JUGA : PKN NTB Nyatakan Dukungan Penuh untuk Provinsi Pulau Sumbawa: Aksi Damai Akan Gemakan Aspirasi Rakyat
Sementara itu, Misnah, seorang ibu peserta aksi, menegaskan bahwa warga menolak direlokasi ke Rusunawa Bintaro karena dianggap memberatkan.
“Kami tidak mampu membayar sewa, listrik, dan air. Kami hanya ingin tetap tinggal di tanah kami, di pesisir Kampung Bugis. Sudah 25 tahun kami hidup di sana,” ungkapnya.
Warga berharap pemerintah Kota Mataram tidak hanya sekadar memberikan relokasi sementara, melainkan solusi permanen berupa pembangunan kembali rumah di lahan asal yang telah mereka tempati sejak lama.
Aksi yang dibalut keresahan sosial ini menunjukkan bahwa konflik agraria di kawasan pesisir Mataram belum tuntas. Masyarakat berharap adanya keadilan atas hak tanah yang mereka perjuangkan tanpa harus mendapat intimidasi atau kekerasan.
Redaksi___
