Bima, SIAR POST – Masyarakat dari berbagai penjuru Pulau Sumbawa direncanakan akan menggelar aksi damai yang cukup unik pada Minggu, 25 Mei 2025 mendatang, berupa Upacara Penurunan Foto para anggota DPD dan DPR RI Dapil Pulau Sumbawa. Aksi ini akan digelar di Batas Kota Bima mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai.
Rencana kegiatan yang digagas oleh Front Pejuang Provinsi Pulau Sumbawa (FP3S) tersebar tersebar melalui sebuah pamflet, ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap para wakil rakyat asal Pulau Sumbawa yang dinilai gagal memperjuangkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, sebuah agenda yang telah lama menjadi aspirasi utama masyarakat di wilayah ini.
Ini bukan sekadar aksi simbolik, tetapi pesan moral dari masyarakat yang merasa diabaikan. Janji-janji perjuangan pemekaran provinsi tak kunjung ada realisasinya.
Masyarakat sepakat untuk menurunkan foto-foto mereka sebagai bentuk mosi tidak percaya.
Dalam undangan terbuka yang tersebar luas di media sosial, tampak tujuh wajah anggota legislatif pusat terpampang jelas. Mereka adalah wakil-wakil dari DPD dan DPR RI yang berasal dari Dapil Pulau Sumbawa.
Aksi ini juga akan diliput oleh puluhan media lokal dan nasional, menandakan tingginya perhatian terhadap isu pemekaran provinsi yang terus tertunda.
Masyarakat menilai, selama periode 2019–2024 dan bahkan dalam perencanaan 2025 ke depan, tidak ada langkah konkret dan suara lantang dari wakil-wakil tersebut di Senayan yang menyuarakan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa ke Pemerintah Pusat.
BACA JUGA : Prabowo Resmi Naikkan UMR 2025, Cek Daftar Lengkap Gaji Minimum Tiap Provinsi di Indonesia
“Jika mereka tidak bisa menyuarakan aspirasi daerah, maka jangan salahkan rakyat jika rakyat memilih menghapus foto-foto mereka dari ruang publik. Ini peringatan keras agar wakil rakyat benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat,” tambah aktivis perempuan dari Sumbawa Barat, Yuni Borhany yang ikut memobilisasi massa.
Aksi penurunan foto ini diperkirakan akan dihadiri ribuan warga dari berbagai kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa, termasuk dari Sumbawa Besar, Dompu, Bima, dan Sumbawa Barat.
Mereka menyerukan agar wacana pemekaran tidak lagi menjadi sekadar retorika politik jelang pemilu, tetapi diwujudkan dalam kerja nyata.
Forum ini juga menegaskan bahwa aksi dilakukan secara damai, tanpa unsur kekerasan, dan merupakan bentuk ekspresi konstitusional rakyat yang dijamin oleh undang-undang.
Redaksi___
