Mataram SIAR POST — Penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus meluas. Setelah mengusut dugaan “fee” Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB juga tengah menelaah dugaan penyimpangan anggaran di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB.
Plt Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Elly Rahmawati, beberapa waktu lalu, membenarkan pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di lingkungan KONI NTB.
“Laporannya sudah masuk, dan saat ini sedang dalam tahap telaah,” ujar Elly saat dikonfirmasi.
Menurut Elly, pihaknya belum dapat merinci tahun anggaran atau kegiatan spesifik yang menjadi fokus laporan tersebut.
BACA JUGA : Aksi Dukung Provinsi Pulau Sumbawa Lumpuhkan Jalur Poto Tano, Penumpang dan Sopir Bus Mengeluh Terlantar
Namun, tahapan awal sudah berjalan sesuai prosedur, termasuk pengumpulan dokumen dan analisis awal sebelum masuk ke tahap penyelidikan resmi.
“Jika sudah lengkap, kami akan keluarkan surat perintah penyelidikan dan mulai menginventarisir siapa saja yang perlu dimintai keterangan,” jelasnya.
Informasi yang diterima media ini menyebutkan bahwa laporan masyarakat tersebut menyoroti dugaan penyelewengan dana dalam sejumlah agenda besar, seperti partisipasi KONI NTB di PON Papua 2021, persiapan menuju PON Aceh-Sumut 2024, serta pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2024.
Mori Hanafi: “Ini Cerita Lama, Sudah 4 Bulan”
Ketua KONI NTB yang juga anggota DPR RI, Mori Hanafi, angkat bicara soal isu ini. Ia menyebut bahwa laporan tersebut sudah lama masuk dan tidak ada perkembangan baru hingga kini.
“Ini kan cerita sudah 4 bulan lalu. Tidak ada hal baru. Kayaknya sudah lama juga ini didalami, kok baru sekarang muncul lagi,” ujarnya kepada media ini, sambil meminta media melakukan klarifikasi ke sumber resmi.
Mori menegaskan bahwa KONI NTB akan patuh terhadap proses hukum dan siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya. Ia juga menyinggung bahwa isu ini sebelumnya sudah banyak diberitakan.
Bukan Kali Pertama KONI NTB Disorot
Dugaan penyimpangan anggaran bukan hal baru bagi KONI NTB. Dalam laporan media seperti Radar Lombok dan Suara NTB, beberapa tahun terakhir sorotan terhadap pengelolaan anggaran KONI terus bermunculan, mulai dari bonus atlet hingga penggunaan dana hibah APBD.
Bahkan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022 mencatat sejumlah kejanggalan, seperti honorarium kegiatan dan belanja barang yang tidak sesuai prosedur.
Publik Menanti Langkah Tegas
Sejumlah pegiat olahraga dan aktivis antikorupsi di NTB mendukung langkah Kejati NTB untuk menelusuri dugaan ini secara transparan dan profesional.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membersihkan dunia olahraga dari potensi penyalahgunaan anggaran,” ujar salah satu aktivis perempuan di Mataram, Yuni Bourhany.
Hingga kini, belum ada pejabat KONI NTB yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun publik menanti langkah konkret Kejati NTB sebagai sinyal komitmen terhadap penegakan hukum, terutama di sektor olahraga yang sarat prestasi, namun juga rawan penyimpangan anggaran.
Redaksi____
