Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar (kiri) usai menerima LHP tahun 2024 dari BPK. Dok Nissa
Lombok Utara, SIARPOST– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, daerah yang dipimpin oleh H. Najmul Akhyar itu berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa (27/5/2025). Bupati Najmul menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut didampingi Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani.
“Ini penilaian atas hasil kerja, khususnya di bidang keuangan. Alhamdulillah, Lombok Utara kembali mendapatkan opini WTP yang ke-11. Ini bukti bahwa pengelolaan uang negara kita lakukan dengan sebaik-baiknya,” ujar Najmul usai menerima laporan.
Najmul menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan dalam mengelola keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan akhir, melainkan pemacu semangat bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus bekerja sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau pun ada kekeliruan, kita harus lakukan perbaikan. Tahun depan, saya optimistis WTP ke-12 bisa kita raih, asalkan semua OPD bekerja sungguh-sungguh dan mempedomani sistem yang sudah ditetapkan negara,” kata dia.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani menyambut baik capaian tersebut. Menurutnya, raihan opini WTP ke-11 ini menjadi bukti konkret bahwa tata kelola anggaran di Lombok Utara berada di jalur yang benar.
“Namun ini bukan berarti kita boleh berpuas diri. WTP tidak berarti tanpa kekurangan. Pasti ada catatan dari BPK yang harus kita perbaiki,” ucap Agus.
Ia juga mengimbau seluruh elemen pemerintahan untuk bersinergi mempertahankan capaian ini di tahun mendatang.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Utara, Sahabudin, menyebutkan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sejak jauh hari. Beberapa catatan telah diperbaiki lebih awal, sehingga pihaknya optimistis Pemda Lombok Utara akan kembali mendapat opini terbaik dari BPK.
“Kami menyambut baik opini ini sebagai semangat baru untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan penyerapan anggaran. Ini juga sesuai dengan arahan BPK agar pengelolaan keuangan makin transparan dan akuntabel,” kata Sahabudin.
Dengan raihan ini, Lombok Utara meneguhkan diri sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebuah capaian yang layak diapresiasi dan terus dijaga.
Pewarta : Nissa | Redaktur : Feryal
