Kepala BKSDA NTB, Budi Kurniawan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (11/6/2025). Dok Surya
Sumbawa, 11 Juni 2025 – Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Budi Kurniawan, mengungkapkan berbagai rencana strategis dalam pengelolaan Taman Nasional Pulau Moyo dan Satonda, yang kini resmi berstatus taman nasional sejak Agustus 2022.
Dalam wawancara di ruang kerjanya, Rabu (11/6), Budi menegaskan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam pembangunan kawasan konservasi ini.
“Masyarakat bukan hanya penonton, mereka adalah bagian dari pengelolaan taman nasional ini,” tegas Budi.
BACA JUGA : Pemda KLU Gelar Job Fair, Sediakan Ratusan Lowongan dan Tekan Angka Pengangguran
Pulau Moyo dan Satonda sebelumnya dikelola oleh PT Moyo Safari Abadi dengan konsesi sekitar 12.000 hektare yang berakhir pada Maret 2022. Setelahnya, pengelolaan dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah melalui BKSDA NTB, yang kemudian menjadikan wilayah tersebut taman nasional.
Zonasi, Kajian Sosial Ekonomi, dan Perencanaan 10 Tahun ke Depan
Sejak awal 2023, BKSDA NTB mulai melakukan sosialisasi dan kajian sosial-ekonomi bersama Universitas Mataram (Unram), Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), serta Pemda setempat. Hasilnya, dokumen rencana pengelolaan dan zonasi taman nasional selama 10 tahun ke depan telah disusun secara partisipatif.
“Zonasi taman nasional mencakup zona inti untuk perlindungan satwa, zona pemanfaatan tradisional bagi masyarakat, dan zona rehabilitasi untuk wilayah yang telah terlanjur dibuka,” ujar Budi.
Salah satu prioritas konservasi adalah kakatua kecil jambul kuning, spesies langka yang kini hanya tersisa 51 ekor. Untuk itu, BKSDA telah membentuk Kakatua Ranger Community, sebuah entitas masyarakat dari Desa Labuhan Aji dan Sebotok, untuk membantu perlindungan satwa secara langsung.
Pengembangan Ekowisata Internasional dan Produk Lokal Unggulan
Pulau Moyo memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi ekowisata bertaraf internasional, mengingat posisinya yang strategis dalam jalur wisata maritim dari Bali hingga Raja Ampat. BKSDA menargetkan pengembangan wisata berbasis konservasi seperti wisata bahari, hingga wisata air di Mata Jitu.
BACA JUGA : Rotasi Jabatan di Polres Lombok Utara, Kapolres Tekankan Etos Kerja dan Tanggung Jawab
“Kami sudah bentuk lima kelompok masyarakat yang bergerak di sektor wijen, mente, madu, dan wisata. Tujuannya agar dalam 5 tahun ke depan, mereka bisa mandiri secara ekonomi,” jelas Budi.
Produk andalan lokal seperti mente dan wijen yang telah dibudidayakan masyarakat juga masuk dalam skema konservasi berbasis kemitraan, sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski baru dua tahun berjalan, BKSDA NTB mengakui masih banyak tantangan, mulai dari minimnya kelembagaan taman nasional yang masih berada di bawah BKSDA NTB, hingga persoalan masyarakat yang telah membuka lahan di dalam kawasan sebelum adanya aturan konservasi yang jelas.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini kerja kolaboratif dengan pemda, masyarakat, dan mitra lainnya. Harapannya dalam 10 tahun ke depan, taman nasional ini bisa menjadi contoh manajemen konservasi kolaboratif yang sukses,” kata Budi.
Saat ini, BKSDA juga tengah menyusun master plan pembangunan pusat rehabilitasi spesies penting, seperti burung paruh bengkok, di Pulau Moyo, serta memperkuat kelembagaan melalui usulan pembentukan balai taman nasional yang terpisah dari BKSDA.
Budi menutup wawancara dengan harapan besar bahwa kawasan ini tak hanya menjadi benteng terakhir spesies endemik, tetapi juga motor ekonomi hijau masyarakat lokal.
“Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini bukan soal dua-tiga tahun ke depan, tapi soal keberlanjutan anak cucu kita,” pungkasnya.
Redaksi ____
