Kepala BKSDA NTB, Budi Kurniawan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (11/6/2025). Dok Surya
Sumbawa, SIARPOST – Transformasi Pulau Moyo dan Satonda menjadi taman nasional membawa paradigma baru dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.
Salah satu yang paling mencolok adalah pelibatan aktif masyarakat sejak awal dalam setiap proses.
Sejak ditetapkan sebagai taman nasional pada Agustus 2022, BKSDA NTB langsung bergerak cepat dengan pendekatan partisipatif, termasuk menyusun dokumen zonasi dan perencanaan jangka panjang selama 10 tahun.
“Ini bukan sekadar ganti status. Taman nasional harus memberi ruang bagi warga, tidak bisa dikelola secara eksklusif,” kata Kepala BKSDA NTB, Budi Kurniawan saat ditemui, Rabu (11/6/2025).
BACA JUGA : Pulau Moyo Jadi Taman Nasional, BKSDA NTB Siapkan Ekowisata Kelas Dunia dan Pelibatan Warga Lokal
BKSDA mencatat sekitar 4.000 hektar lahan yang sebelumnya dimanfaatkan warga untuk bertani mente dan wijen kini masuk dalam kawasan konservasi.
Namun alih-alih diusir, warga diajak bermitra lewat skema kemitraan konservasi sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.
Kelima kelompok masyarakat telah dibentuk dan difasilitasi untuk mengelola usaha produktif ramah lingkungan, mulai dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti madu, hingga wisata air dan pengelolaan lokasi ikonik seperti air terjun Mata Jitu.
Tak hanya itu, BKSDA juga menyiapkan pusat rehabilitasi spesies penting di kawasan taman nasional, khususnya untuk burung paruh bengkok seperti kakatua jambul kuning.
Tim konservasi kini diperkuat oleh Kakatua Ranger Community, terdiri dari warga lokal yang dilatih melakukan patroli dan pendataan satwa.
“Kami sadar, keberhasilan konservasi tidak bisa top-down. Harus ada rasa memiliki dari warga,” imbuh Budi.
BACA JUGA : Proyek Sumur Bor di Lombok Utara Gagal Total, 4 Tersangka Korupsi Diserahkan ke Kejari Mataram
Pulau Moyo sebelumnya dikelola oleh swasta melalui konsesi PT Moyo Safari Abadi, yang berakhir pada Maret 2022. Sejak 2023, BKSDA NTB melakukan sosialisasi intensif dan kajian sosial-ekonomi bersama Universitas Mataram, Universitas Teknologi Sumbawa, serta Pemda.
Kini, kawasan tersebut telah memiliki dokumen zonasi dan rencana pengelolaan 10 tahun berbasis partisipatif.
Zona inti untuk konservasi, zona pemanfaatan tradisional untuk masyarakat, serta zona rehabilitasi bagi wilayah yang sempat dibuka tanpa izin kini telah ditetapkan.
Salah satu prioritas utama adalah perlindungan kakatua kecil jambul kuning, spesies langka yang hanya tersisa 51 ekor. BKSDA telah membentuk Kakatua Ranger Community, melibatkan 45 warga dua desa sebagai petugas perlindungan satwa liar.
Tak hanya fokus pada konservasi, Taman Nasional Pulau Moyo juga diarahkan menjadi destinasi ekowisata kelas dunia, berpotensi menghubungkan jalur wisata maritim dari Bali hingga Raja Ampat.
Kelompok masyarakat telah dibentuk dan dibina dalam sektor madu, mente, wijen, dan jasa wisata bahari.
“Dalam lima tahun, kami ingin mereka mandiri secara ekonomi. Ini proses jangka panjang, bukan proyek sesaat,” tutur Budi.
Pulau Moyo dinilai memiliki posisi strategis sebagai bagian dari jalur wisata bahari internasional, sejajar dengan destinasi unggulan seperti Komodo dan Raja Ampat. Kawasan ini juga terintegrasi dengan Cagar Biosfer Teluk Saleh dan Geopark Tambora.
BACA JUGA : Rotasi Jabatan di Polres Lombok Utara, Kapolres Tekankan Etos Kerja dan Tanggung Jawab
Meski demikian, tantangan tidak kecil. BKSDA masih berproses memperjuangkan kelembagaan balai taman nasional yang independen serta mengatasi isu konservasi, seperti pembukaan lahan baru dan praktik ilegal dari pihak luar.
“Kami ingin taman nasional ini menjadi model nasional. Tidak hanya melindungi satwa, tapi juga mengangkat martabat masyarakat yang hidup di sekitarnya,” pungkas Budi.
Redaksi___
