Taliwang, Sumbawa Barat (SIARPOST) – Tekanan publik terhadap para wakil rakyat di Pulau Sumbawa semakin kuat jelang Gerakan Akbar Rakyat 1 Juli 2025, yang digagas Presidium Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Dalam momentum besar ini, rakyat dari lima kabupaten/kota akan turun serentak menuntut keadilan pemekaran wilayah yang akan digelar pada 1 hingga 4 Juli 2025 di Poto Tano.
Presiden Presidium Aliansi PPS se-Sumbawa, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menyatakan bahwa 189 anggota DPRD dari Pulau Sumbawa, terdiri dari 170 anggota DPRD kabupaten/kota dan 19 anggota DPRD NTB, harus hadir dan menyatakan sikap politik mereka secara terbuka.
“1 Juli bukan hanya aksi rakyat biasa. Ini momentum sejarah. Kalau mereka benar-benar wakil rakyat, maka mereka harus berdiri bersama rakyat, bukan diam di belakang meja,” tegas Sahril, Sabtu (14/6).
BACA JUGA : Aliansi PPS Sumbawa Panaskan Mesin Perjuangan: Ribuan Massa Siap Turun Aksi Serentak
Gerakan ini disebut sebagai salah satu langkah strategis untuk mendorong percepatan pembahasan PPS yang saat ini sudah masuk ke Komisi II DPR RI dan Kemendagri.
Presidium Aliansi PPS berharap, dengan solidnya tekanan dari bawah dan dukungan penuh dari para legislator daerah, pemerintah pusat tidak bisa lagi menunda.
“Kami minta seluruh 189 wakil rakyat dari Pulau Sumbawa turun langsung ke lapangan pada 1 Juli. Rakyat akan mencatat siapa yang hadir dan siapa yang abai,” ujar Sahril.
Aksi ini diperkirakan akan diikuti ribuan massa dan menjadi pengukuhan konsensus rakyat bahwa Provinsi Pulau Sumbawa adalah harga mati.
Redaksi___
