Hasil survei terbaru My Institute.
SUMBAWA BARAT, SIAR POST – Dukungan publik terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) semakin kuat.
Berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh MY Institute pada Mei 2025, sebanyak 78 persen responden menyatakan dukungan penuh agar PPS segera terwujud.
Survei ini melibatkan 400 responden di wilayah Pulau Sumbawa dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 5 persen.
Lebih dari itu, 96,8 persen percaya bahwa pembentukan PPS akan mempercepat pembangunan, dan 96,5 persen meyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA : 100 Hari Iqbal-Dinda: Tuntaskan Utang, Tekan Pengangguran, Bangun NTB dari Desa
Survei ini juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (87,5 persen) sudah mengetahui rencana pembentukan PPS, sebuah indikator kuat bahwa wacana ini telah menyebar luas dan menjadi pembicaraan dan atensi publik.
“Hasil survei ini menjadi amunisi baru bagi kami di Presidium Aliansi PPS. Ini bukti sahih bahwa rakyat Pulau Sumbawa berdiri bersama dalam perjuangan ini,” kata Muhammad Sahril Amin Dea Naga, Presiden Presidium PPS se-Pulau Sumbawa, kepada media ini, Senin (16/6/2025).
Menurutnya, dukungan 78 persen dalam survei ini menunjukkan daya dobrak gerakan rakyat semakin kuat. Terlebih menjelang Kongres dan Aksi Akbar PPS yang akan digelar pada 1 Juli 2025 di Pelabuhan Poto Tano, titik strategis penghubung Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
“Kami akan hadir dalam satu barisan. Kongres dan Aksi PPS bukan sekadar perayaan perjuangan sejak 2006, tapi juga penanda bahwa rakyat menuntut keadilan pembangunan. PPS adalah harga mati,” tegas Sahril.
BACA JUGA : Buntut Kasus Mafia Tanah di Sekongkang, Kejari KSB Digugat Balik Ke Praperadilan: Tuding Langgar HAM dan UU
Gerakan Panjang Sejak 2006, Kini Menuju Titik Kritis
Perjuangan pembentukan PPS telah dimulai sejak tahun 2006. Selama hampir dua dekade, berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, pemuda, hingga akademisi bergabung dalam Aliansi Presidium PPS, yang konsisten mendorong pemekaran demi pemerataan pembangunan.
Penting dicatat, sebanyak 95,4 persen masyarakat percaya potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pulau Sumbawa dapat dimaksimalkan jika PPS terbentuk. Ini menjadi argumen kuat bahwa pemekaran bukan semata ambisi politik, tetapi aspirasi pembangunan berbasis potensi lokal.
Menariknya lagi, 78,5 persen responden menyatakan yakin bahwa pembentukan PPS tidak akan memicu konflik, dan 82 persen yakin hubungan dengan Provinsi induk NTB akan tetap harmonis.
PPS, Simbol Keadilan dan Pemerataan
Pulau Sumbawa selama ini dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan NTB, khususnya melalui sektor tambang, pertanian, dan pariwisata.
Namun, belum ada jaminan distribusi keadilan anggaran dan pembangunan yang proporsional.
“PPS adalah jalan tengah agar pembangunan lebih merata, pelayanan publik lebih dekat, dan pengelolaan kekayaan daerah lebih optimal,” tambah Sahril.
BACA JUGA : Bungkamnya Appraisal Picu Kecurigaan! Polres KSB Siap Gelar Perkara Kasus Lahan Jalan Senayan-Lamusung
Kongres dan aksi besar-besaran pada 1 Juli 2025 di Poto Tano diprediksi akan diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.
Aksi ini akan menjadi penegasan bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan sekadar wacana, melainkan kehendak rakyat.
Redaksi____
