Mataram, SIARPOST | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.
Capaian ini diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Sidang DPRD NTB, Mataram, Kamis (19/6). Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, secara langsung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI yang diserahkan oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana.
“Opini WTP ini adalah cerminan dari akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan Pemprov NTB dalam mengelola keuangan daerah. Kami menyambutnya dengan rasa syukur dan tanggung jawab yang besar,” ungkap Gubernur Iqbal dalam sambutannya.
BACA JUGA : Dipecat Tanpa Mekanisme Jelas, dr. Harpatul Aini Tempuh Jalur Hukum: STR dan SIP Saya Disalahgunakan!
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK RI, terutama Perwakilan NTB, atas peran penting dalam pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara independen dan profesional.
“Pemeriksaan BPK adalah peta evaluasi yang komprehensif, yang menjadi acuan kami dalam melakukan perbaikan berkelanjutan,” katanya.
Gubernur Iqbal yang hadir didampingi Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Fokus utama akan diarahkan pada sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan, terutama di RSUD Provinsi NTB.
“Kami akan memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh OPD dan BUMD, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya dalam pengadaan barang/jasa, aset, dan pelaporan keuangan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa tata kelola keuangan yang profesional dan akuntabel merupakan komitmen nyata Pemprov NTB dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani.
BACA JUGA : Tebar Semangat Kurban, RSUD NTB Sembelih 14 Hewan dan Salurkan ke 2.000 Penerima
WTP Bukan Sekadar Prestasi, Tapi Tanggung Jawab
Sementara itu, Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses menuju pengelolaan keuangan negara yang berkualitas. “WTP ke-14 ini menempatkan NTB sebagai salah satu provinsi terbaik dalam hal tata kelola keuangan di Indonesia,” ujar Nyoman.
Menurutnya, tantangan ke depan adalah menjaga dan meningkatkan kualitas WTP tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Menutup sambutannya, Gubernur Iqbal mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat.
Oleh karena itu, ia mendorong seluruh jajaran birokrasi NTB untuk memperkuat integritas, mempercepat transformasi birokrasi, dan membangun pemerintahan yang bersih serta melayani.
“Mari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak menuju NTB yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Admin____
