DOMPU, SIARPOST – Rekrutmen tenaga kerja oleh PT. Sumbawa Timur Mining (STM) kembali menjadi sorotan tajam warga lingkar tambang. Di tengah janji kesejahteraan yang digaungkan perusahaan, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik.
Warga menyebut proses perekrutan tidak transparan, sarat nepotisme, dan menjadi pemicu utama konflik sosial yang kian mengakar di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu.
Anhar (50), warga salah satu desa di Hu’u, mengungkap bahwa sejak awal kehadiran PT. STM, ketimpangan dalam perekrutan tenaga kerja sudah menjadi bom waktu yang kini meledak.
BACA JUGA : Geger di Bima! Suami Grebek Istri Berstatus ASN Bersama Pria Lain, Lapor Polisi soal Dugaan Persetubuhan
Ia menyebut banyak tenaga kerja yang direkrut justru berasal dari luar daerah, bahkan dari lingkaran kerabat internal perusahaan.
“Yang diambil kerja itu bukan warga lokal. Mereka bawa konco-konconya sendiri, dari luar, keluarga bos-bos. Sementara anak-anak muda kita yang punya ijazah teknik malah dilupakan,” ujar Anhar, Kamis (27/6/2025), dikutip dari KMBali1.
Menurutnya, situasi ini memicu kecemburuan sosial yang memanas, hingga muncul blokade jalan dan perkelahian antarwarga. “Kehadiran STM malah bikin rusak hubungan sosial kami dari Adu sampai Nangadoro,” tambahnya.
Hal serupa disampaikan Suddin (60), warga lain dari Kecamatan Hu’u. Ia menilai perusahaan tidak hanya menciptakan ketimpangan sosial, tetapi juga berdampak negatif terhadap sektor pertanian warga.
Salah satu sumber air utama di Dam Sambana, kata Suddin, diduga dialihkan ke area pengeboran milik perusahaan, membuat para petani gagal tanam tiga kali setahun seperti sebelumnya.
BACA JUGA : Miliaran Rupiah Hilang? BPK Temukan Kejanggalan Pajak Hotel, Restoran dan Parkir di Sumbawa Barat
“Air sungai Hu’u sekarang sudah menyusut. Karena dialihkan ke tambang. Kami hanya bisa tanam sekali atau dua kali, padahal dulu bisa tiga kali,” ujarnya kecewa.
Tak berhenti di situ, ia juga mengkritik keras transparansi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diklaim mencapai Rp24 miliar.
Menurut Suddin, angka besar itu tak membuahkan dampak nyata di tengah masyarakat delapan desa lingkar tambang.
