Namun, argumen ini belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik soal dasar teknis dan hukum dari penetapan status darurat tersebut. Hingga kini, Pemprov belum mempublikasikan hasil kajian cepat BPBD yang menjadi dasar pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Di tengah kecurigaan publik, transparansi menjadi kunci. Tanpa keterbukaan dan akuntabilitas, status darurat bencana bisa berubah menjadi darurat kepercayaan di mata masyarakat.
Redaksi___
MATARAM, SIAR POST | Setelah 12 tahun tanpa kabar, Marsinah Abu, Tenaga Kerja Wanita (TKW)…
Lombok Tengah, SIAR POST – Kisah pilu Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Sumbawa, Hartati (45),…
Praya, SIAR POST – Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, PT PLN…
Di akhir pernyataannya, Ny. Heny menekankan pentingnya menyeimbangkan modernisasi dengan kearifan lokal dalam mengemas tradisi….
Lombok Utara, SIARPOST–Gili Festival 2025 yang berlangsung sejak 18 hingga 20 Agustus berhasil menyedot perhatian,…
Lombok Utara, SIARPOST– Hubungan emosional antara Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, S.I.K., dengan para…
