Dompu, SIAR POST — Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik terus digencarkan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Memasuki hari kedua kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025, tim KI NTB menyambangi Kabupaten Dompu sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi hingga ke tingkat desa, Rabu (9/7/2025).
Kedatangan rombongan KI NTB disambut langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP., di ruang rapat kantor Diskominfo, Kompleks Kantor Bupati Dompu. Dalam kegiatan ini, hadir peserta dari PPID Utama Kabupaten Dompu serta perwakilan dari tiga desa yang menjadi fokus penilaian Monev, yaitu Desa Mangge Asi, Desa Tambalae, dan Desa Teka Sire.
BACA JUGA : Geger di Bima! Suami Grebek Istri Berstatus ASN Bersama Pria Lain, Lapor Polisi soal Dugaan Persetubuhan
Yani Hartono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran aktif KI NTB dalam memperkuat budaya keterbukaan informasi.
Ia juga memaparkan sejumlah inovasi pelayanan informasi publik yang telah dikembangkan oleh Diskominfo Dompu sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik.
Sementara itu, Ketua KI NTB, M. Zaini, menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan Monev akan terus digelar secara rutin setiap tahun untuk mendorong perbaikan berkelanjutan oleh PPID di semua tingkatan. Ia menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi hasil evaluasi yang diberikan oleh KI.
Wakil Ketua KI NTB, Asraruddin, turut menyampaikan materi teknis Monev KIP 2025, yang meliputi dasar hukum, tujuan Monev, metode penilaian, tantangan implementasi keterbukaan informasi, hingga tahapan pelaksanaan Monev di lapangan.
BACA JUGA : POBSI Kota Mataram Klarifikasi Isu Pungli: Turnamen Biliar Tetap Gratis, Tak Ada Paksaan 5 Persen
Dalam sesi selanjutnya, Komisioner KI NTB Bidang Koorbid, Suaeb, menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur digital.
Ia berharap Pemkab Dompu, khususnya Bupati, dapat memperkuat komitmen terhadap pengembangan sistem informasi publik, agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.
Kegiatan ditutup dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengisian aplikasi E-Monev yang dipandu oleh Rama Hasani, Koordinator Sekretariat KI NTB.
Dalam sesi ini, peserta dari desa mendapatkan pemahaman teknis tentang cara pengisian kuesioner digital yang menjadi bagian penting dari proses evaluasi KIP di tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran pemerintahan, dari kabupaten hingga desa, semakin menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel demi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Redaksi___
