Mataram, SIAR POST – Gejolak politik di DPRD NTB kembali memanas. Mantan anggota DPRD NTB dua periode, TGH Najamuddin Moestafa, melontarkan ultimatum keras terhadap sejumlah oknum anggota DPRD NTB yang diduga menerima aliran dana misterius dari skema Pokir (Pokok Pikiran) tahun 2025.
“Saya sudah punya daftar nama-nama mereka. Lengkap dengan bukti aliran dana yang tidak jelas itu. Kalau mereka tidak klarifikasi, kami akan serahkan ke penegak hukum,” tegas Najamuddin saat diwawancara Jumat, (11 Juli 2025).
Menurutnya, dana siluman tersebut berasal dari Pokir 2025 yang ironisnya telah dihapus oleh Pemprov NTB atas nama efisiensi anggaran. Namun, justru ada dugaan bahwa sebagian dana itu tetap mengalir ke tangan-tangan gelap.
BACA JUGA : NTPW Apresiasi Aksi Cepat Pemprov NTB di Tengah Banjir Melumpuhkan Kota, Ini Data Update Terdampak
“Percuma kalian sembunyikan. Daftarnya sudah ada di saya. Kami input datanya dan semuanya sesuai dugaan,” tegasnya.
Najamuddin juga menyebut dirinya tidak akan membuka identitas penerima ke publik sebelum para pihak diberi kesempatan untuk klarifikasi.
Namun jika tidak ada iktikad baik, ia bersama sejumlah mantan legislator siap melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum.
Ledakan Politik di Udayana
Pernyataan ini menyulut respons keras dari internal DPRD. Anggota Komisi I DPRD NTB, Suhaimi, bahkan meminta pimpinan dewan segera membawa polemik ini ke forum resmi.
Ia mengaku resah karena sebagai anggota baru, dirinya merasa terseret dalam tuduhan umum.
BACA JUGA : KUAT NTB Resmi Laporkan Dugaan Permainan Tender SPAM Lombok Barat ke Polda
“Saya ini pendatang baru di Udayana. Tidak pernah dengar obrolan soal bagi-bagi duit. Ini tuduhan sangat mengganggu. Pimpinan harus buka forum resmi untuk klarifikasi,” ujar Suhaimi, dikutip dari Pos Bali.
Suhaimi juga menyoroti kebijakan Gubernur NTB yang memangkas Pokir 2025 senilai Rp65 miliar tanpa proses yang melibatkan DPRD. Menurutnya, perlu ada validasi soal apakah pemangkasan ini sah atau justru menyalahi aturan.
Ancaman Terbuka untuk Gubernur dan Ketua DPRD
Sebelumnya, Najamuddin juga melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Ketua DPRD Baiq Isvie Rupaedah. Ia menyebut keduanya saling lempar tanggung jawab terkait hilangnya Pokir Rp65 miliar.
“Ini bukan sekadar anggaran Pokir, ini menyangkut program rakyat. Jalan tani, irigasi desa, embung, semua dibatalkan sepihak. Dan mereka hanya saling lempar, padahal saya punya rekaman pembicaraannya,” tegas Najamuddin.
BACA JUGA : KIP 2025: KI NTB Dorong Transparansi Desa di Dompu Lewat Sosialisasi dan Monev Hari Kedua
Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri untuk turun tangan menyelesaikan kekacauan ini.
“Jangan sampai nama besar Presiden rusak karena anak buahnya di daerah seenaknya mencoret program ketahanan pangan,” katanya.
Waktu Habis, Klarifikasi Atau Dipolisikan!
Najamuddin memberi tenggat waktu. Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang dituduh menerima aliran dana siluman, maka laporan hukum akan segera dilayangkan.
“Ini bukan ancaman kosong. Kami sudah pegang semua bukti. Kalau mereka diam, berarti mereka akui bersalah,” pungkasnya.
Redaksi | Dikutip dan dikembangkan dari Koran NTB, Pos Bali, dan sumber wawancara eksklusif.
