MATARAM, SIARPOST — Polemik terkait surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata NTB untuk mendukung proposal kegiatan Inorga Pencak Silat yang akan berlaga di Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) 2025 terus bergulir.
Setelah sebelumnya menuai kritik keras dari pelaku industri pariwisata, kini pihak internal panitia kegiatan memberikan klarifikasi penting.
Ahmad Fathoni, perwakilan kepanitiaan inorga pencak silat, menjelaskan bahwa permintaan surat rekomendasi tersebut murni berasal dari pihak mereka dan bukan inisiatif atau permintaan dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB.
“Kami memang yang meminta surat rekomendasi itu. Tujuannya semata untuk memperkuat proposal kami kepada pihak-pihak pelaku pariwisata, agar mereka yakin bahwa kegiatan ini resmi dan layak didukung. Sama sekali tidak ada maksud atau permintaan dari pihak dinas untuk menggalang dana,” tegas Fathoni saat ditemui di Mataram, Selasa (15/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa permintaan rekomendasi dilakukan karena panitia membutuhkan dukungan dana operasional untuk persiapan mengikuti ajang FORNAS yang berskala nasional.
Sementara itu, anggaran dari KORMI belum juga cair, dan pelaksanaan kegiatan kian dekat.
“Kami ini sedang mempersiapkan pelatihan dan keikutsertaan di event nasional. Biaya operasional sangat dibutuhkan. Karena itu kami menyusun proposal, dan surat rekomendasi dari dinas kami lampirkan sebagai penguat, bukan alat memaksa,” lanjutnya.
Surat rekomendasi tersebut, yang ditandatangani oleh Chandra Arpinova selaku PLH Kepala Dinas Pariwisata, kemudian menjadi kontroversi setelah beredar luas di kalangan pelaku usaha pariwisata NTB.
Banyak pihak menduga bahwa surat itu merupakan upaya resmi dinas untuk menggalang dana, sesuatu yang dinilai melampaui kewenangannya.
BACA JUGA : PWPM NTB Desak ESDM Perkuat Pengawasan: Buruh Lokal Tambang STM Masih Termarjinalkan
Namun, Fathoni menegaskan, substansi surat itu bukan permintaan dana dari dinas, melainkan pengantar bahwa kegiatan tersebut layak mendapat dukungan karena berkaitan dengan promosi olahraga tradisional dan pariwisata.
“Kami justru tidak tahu ada asosiasi hotel di Mataram. Kalau tahu, mungkin kami akan langsung komunikasi. Tapi waktu itu, karena tidak ada dana, dan karena kegiatan ini juga mendukung pariwisata, kami berpikir hotel dan pelaku usaha wisata bisa ikut berkontribusi,” katanya.
Menariknya, Fathoni mengaku bahwa beberapa pihak yang mereka kirimi proposal sempat memberikan bantuan dana. Namun, setelah polemik ini mencuat, pihaknya memilih mengembalikan dana tersebut guna menjaga nama baik inorga dan menghindari kesalahpahaman.
“Dana yang kami terima, sekitar Rp1,5 juta, sudah kami kembalikan. Beberapa pihak memang ikhlas membantu, tapi kami tidak ingin masalah ini melebar. Lebih baik dikembalikan agar semuanya jelas,” ucapnya.
Proposal kegiatan tersebut memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) sekitar Rp40 juta, yang diperuntukkan untuk perlengkapan, pelatihan, dan logistik selama persiapan FORNAS.
BACA JUGA : Miliaran Rupiah Hilang? BPK Temukan Kejanggalan Pajak Hotel, Restoran dan Parkir di Sumbawa Barat
Namun karena dana dari KORMI belum juga turun, mereka sempat berencana membayar duluan biaya atribut dan kostum menggunakan dana dari proposal itu. Rencana ini batal karena munculnya polemik.
“Kami akhirnya pakai uang pribadi dulu untuk membayar baju dan kebutuhan panitia. Harapannya anggaran KORMI bisa segera cair karena event nasional sudah dekat,” tambah Fathoni.
Sebelumnya, Ketua Sahabat Pariwisata Nusantara (SAPANA) NTB, Rudy, melontarkan kritik keras terhadap surat rekomendasi berkop resmi Dinas Pariwisata yang digunakan untuk mendukung proposal pencak silat. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk penyalahgunaan atribut instansi negara.
“PLH Kadis menggunakan kop surat dinas untuk permintaan dana ke pelaku pariwisata. Ini bukan pembinaan, ini seperti memaksa dengan cara tak etis,” ujar Rudy.
Ia menilai tindakan seperti ini berbahaya karena membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan merusak citra institusi pemerintah.
Menanggapi hal itu, Fathoni menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan atau manipulasi dalam penyebaran proposal. Bahkan, sebagai langkah klarifikasi, pihaknya sudah membuat pernyataan tertulis yang menjelaskan posisi panitia sebagai pihak yang menginisiasi surat rekomendasi tersebut.
BACA JUGA : Kejati NTB Dalami Dugaan Korupsi KONI NTB, Mori Hanafi Beri Klarifikasi: “Laporan Sudah Lama”
“Kami tidak ingin nama baik organisasi tercemar. Apalagi kami ini ditunjuk langsung oleh pusat sebagai panitia resmi. Surat dari dinas itu hanya penguat, bukan alat untuk menekan siapa pun,” tegasnya.
